KPPU Serukan Pembaruan UU Persaingan Usaha untuk Era Digital
Latar News - BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sejak 25 tahun lalu. Namun, perubahan lanskap ekonomi menuju ekosistem digital memunculkan kesenjangan antara regulasi lama dan realitas pasar saat ini.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Modernisasi Kebijakan Persaingan Usaha untuk Daya Saing”. Gelaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama PROSPERA pada 12 Desember 2025 lalu.
Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menegaskan persaingan usaha sehat menjadi fondasi ekonomi nasional. Ia menilai tantangan ekonomi digital jauh lebih kompleks dibanding dua dekade lalu.
“Indonesia tengah bertransformasi besar. Kita melihat platform digital kini memegang peran ganda atau dual role, sebagai penyedia pasar atau marketplace sekaligus sebagai pelaku usaha yang berdagang,” ujar Ifan dalam keterangan resmi KPPU, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan peran ganda tersebut memunculkan risiko baru, seperti praktik antipersaingan berbasis data, diskriminasi algoritmik, serta dominasi pasar dua sisi. Menurutnya, UU Nomor 5/1999 belum mengakomodasi dinamika tersebut.
Baca juga: Diam-diam Gempa Kalimantan Meningkat, Potensi Magnitudo 7,0
Ia mengingatkan tanpa regulasi adaptif, inovasi bisa terhambat dan pelaku usaha baru sulit masuk pasar yang telah dikuasai perusahaan teknologi besar.
KPPU juga mengacu pada berbagai tinjauan internasional yang menilai daya saing Indonesia perlu penguatan. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank B-Ready, serta Survei Ekonomi OECD 2024 menyoroti pentingnya pembenahan regulasi persaingan usaha.
“KPPU menilai kelemahan regulasi berdampak sistemik karena menahan inovasi, menciptakan inefisiensi pasar, dan merugikan konsumen,” katanya.
CETAK BIRU PEMBARUAN REGULASI
Sementara itu, anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha, menyampaikan PROSPERA telah menyusun empat buku strategis untuk mendukung modernisasi hukum persaingan usaha.
Dokumen tersebut memuat evaluasi 25 tahun pelaksanaan UU, analisis kesenjangan dengan standar internasional, strategi modernisasi hukum untuk ekonomi digital, serta penguatan persaingan demi menciptakan ekonomi efisien dan inovatif.
Baca juga: Otorita IKN Pamerkan Pembangunan Nusantara di IEE Series
“Keempat dokumen tersebut kami harap menjadi cetak biru pembaruan regulasi,” ucapnya.
Forum diskusi juga menghadirkan Prof Ningrum Natasya Sirait, Prof Mohamad Ikhsan, Carlo Agdamag, dan Dr Titik Anas. Para pakar menekankan pentingnya prinsip competition neutrality atau netralitas persaingan guna mendorong efisiensi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, KPPU menegaskan komitmen berperan aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi inklusif. Lembaga tersebut bahkan menyatakan pembaruan UU Nomor 5/1999 menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“KPPU menegaskan bahwa pembaruan regulasi bukan sekadar pilihan, melainkan langkah strategis untuk menjaga pasar tetap adil, efisien, dan menyejahterakan masyarakat,” imbuhnya. (bro3)
Baca juga: KBIHU Jabar Tipu-tipu Badal Haji, Rugikan Jemaah Rp1,4 Miliar
Ekonomi Digital Headline INDONESIA EMAS 2045 KPPU Persaingan Usaha
Redaksi
Berita Terkait
NASIONAL
Diam-diam Gempa Kalimantan Meningkat, Potensi Magnitudo 7,0
Juni 16, 2026
NASIONAL
Otorita IKN Pamerkan Pembangunan Nusantara di IEE Series
Juni 10, 2026
NASIONAL
KBIHU Jabar Tipu-tipu Badal Haji, Rugikan Jemaah Rp1,4 Miliar
Juni 9, 2026
NASIONAL
555 PNS Otorita IKN Angkatan Pertama Dilantik Usai Digembleng Kopassus
Juni 8, 2026
NASIONAL
Rieke Diah Pitaloka Berikan 6 Rekomendasi Strategis ke Imigrasi
Juni 8, 2026
NASIONAL
Green Warrior Kumpulkan 330 Kg Sampah dari Masjid Negara IKN
Juni 7, 2026
Berita Terbaru
BALIKPAPAN
Balikpapan Timur Lebih Cocok SPBU Pertalite Ketimbang Solar
Juni 16, 2026
NASIONAL
Diam-diam Gempa Kalimantan Meningkat, Potensi Magnitudo 7,0
Juni 16, 2026
KALTIM
Wagub Kaltim: Momentum Tahun Baru Islam Sarana Muhasabah
Juni 16, 2026
PPU
Bupati PPU Resmikan IPA Waru, Target Layani 1.000 SR Baru
Juni 16, 2026
PASER
MPP Paser Beroperasi, Fahmi Fadli: Pelayanan Publik Tuntas dan Solutif
Juni 16, 2026
HUKUM
Tanggapi Aliansi Barak, Kapolresta Balikpapan: Belum Ada Laporan Begal
Juni 16, 2026
Recent News
