Nasional

Pemprov Jabar Tingkatkan Kinerja Birokrasi untuk Dukung Kepemimpinan Dedi Mulyadi

• Oleh Smart Newsroom
• 29 Jun 2026 09:30
• 6

Latar News - harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini tengah berupaya memacu kinerja birokrasi untuk mengimbangi ritme kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang begitu cepat. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, terdapat celah yang signifikan antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov dan Gubernur Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar baru menyentuh angka 72,91 persen.

“Kami sedang berbenah dan melakukan perbaikan untuk mengimbangi strong leadership Pak Gubernur melalui birokrasi yang kuat dan akuntabel,” kata Herman, Senin (2/3/2026).

Fokus Evaluasi Enam Variabel di Birokrasi Pemprov Jabar

Lebih lanjut Herman menyebut, fokus evaluasi birokrasi Pemprov Jabar meliputi enam variabel. Fokus itu yaitu, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, mandatory spending, transparansi, penyerapan, kemandirian fiskal, serta mempertahankan opini WTP dari BPK.

Herman sudah menyampaikan enam fokus evaluasi itu kepada seluruh OPD, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan mesin utama birokrasi.

“Saya tekankan ke seluruh OPD agar tidak rasa maneh (cepat puas) ketika dapat apresiasi, itu harus jadi motivasi dan jangan lengah. Jadi yang dianggarkan harus mengikuti dinamika di lapangan, jangan normatif,” ujarnya.

Fokus kedua terkait mandatory spending atau belanja wajib pemerintah di sektor pendidikan minimal 20 persen dari total belanja APBD. Kemudian, kesehatan 10 persen, infrastruktur 10 persen, dan lain itu sedang Pemprov Jawa Barat cek kembali.

“Soal mandatory spending kami cek kembali. Kami juga ingatkan ke teman-teman kabupaten dan kota agar konsen ke mandatory spending,” ucapnya.

Herman menyebut, Pemprov Jawa Barat telah melakukan transparansi anggaran yang bisa publik akses di portal APBD. Bahkan, Gubernur Dedi Mulyadi turut mengunggah informasi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui media sosialnya.

Sementara mengenai penyerapan anggaran per 24 Februari 2026 baru mencapai 13,80 persen dari total Rp30,1 triliun. Sedangkan, realisasi belanja berada di angka 12,76 persen atau sekitar Rp3 triliun dari pagu Rp29,8 triliun.

“Kami pacu agar triwulan pertama atau April mendatang, bisa tembus 25 persen. Kami harus membelanjakan APBD agar ekonomi jalan, tidak menyimpan uang, Silpa harus minimalis,” katanya.

Beri Peringatan ke Sejumlah OPD

Atas dasar itu, Herman sudah memperingatkan kepada sejumlah OPD yang lambat melaksanakan input Rencana Umum Pengadaan (RUP). Peringatan itu bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan agar tidak tidak terhambat oleh kendala administratif.

“Kami tegas, itu kan cara kami mengimbangi kepemimpinan Pak Gubernur. Jadi birokrasi di Pemprov Jabar juga harus kuat. Itu terkait penyerapan,” tuturnya.

Kemudian, variabel lima dan enam yaitu, menjaga tren baik kemandirian fiskal dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Fiskal Jawa Barat itu berkisar 63 persen dari Rp30,1 triliun, pendapatan Rp19 triliun itu kan PAD. Lalu kami jaga opini WTP,” katanya.