Sosial

Serapan APBD Rendah, DPRD Jabar Khawatirkan Lonjakan Pengangguran

Latar News - PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, mengkritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2026.

Berdasarkan catatan Sekda Jabar Herman Suryatman, hingga memasuki bulan Februari 2026, serapan anggaran OPD - OPD baru mencapai 13 persen, angka yang dinilai masih sangat jauh dari target triwulan pertama sebesar 25 persen.

Romli menekankan, kecepatan dan ketepatan pembelanjaan APBD memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

"Sejatinya, APBD itu merupakan mesin penggerak ekonomi daerah. Jika mesin itu idle (mati), maka ekonomi itu akan melambat," kata Romli kepada Pikiran Rakyat, Selasa 3 Maret 2026.

Ia menjelaskan, ekonomi sangat ditopang oleh kebijakan pemerintah melalui berbagai proyek, mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, hingga belanja barang. Jika proses tender dan pengerjaan proyek tidak dilakukan dengan cepat, maka perputaran uang di tengah masyarakat pun akan ikut tersendat.

Politikus PPP itu khawatir dampak domino yang ditimbulkan bagi sektor riil, khususnya bagi UMKM dan kontraktor lokal. Menurutnya, kelambanan ini secara otomatis menurunkan daya serap tenaga kerja yang pada akhirnya melemahkan ekonomi rumah tangga.

"Artinya, jumlah tenaga kerja pun akan menurun. Pengangguran bertambah karena tidak menyerap tenaga kerja dari proyek-proyek yang berjalan. Upah belum diberikan, padahal jika mereka bekerja, pembelanjaan rumah tangga akan tinggi dan itu berdampak positif bagi sektor perdagangan," tambahnya.