Trump Kritik NATO Setelah Sekutu Menolak Kirim Kapal ke Selat Hormuz
Latar News - KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini tengah berupaya keras membujuk sekutu dan kekuatan global untuk membentuk koalisi militer di Selat Hormuz.
Langkah ini diambil setelah instingnya untuk menyerang Iran memicu konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang di luar perkiraan.
Meski mengeklaim AS sebagai negara terkuat yang tidak membutuhkan bantuan, Trump mendesak setidaknya tujuh negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Perancis, untuk membantu mengamankan jalur tanker minyak yang kini diblokade Iran bagi pihak AS dan sekutunya.
Penolakan dari Sekutu Utama
Upaya Trump membangun koalisi menemui jalan buntu. Sejumlah negara menyatakan keengganan untuk terlibat lebih jauh dalam konflik bersenjata dengan Iran:
Inggris: Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan, Inggris hanya akan membantu melalui penggunaan drone pemburu ranjau, tetapi tidak akan mengirim kapal perang agar tidak terseret dalam perang.
Italia: Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menegaskan bahwa misi angkatan laut Uni Eropa di Laut Merah tidak akan diperluas hingga mencakup Selat Hormuz.
Australia: Menteri Transportasi Catherine King secara eksplisit menyatakan, pihaknya tidak akan mengirimkan kapal ke kawasan tersebut.
Ketiadaan dukungan ini memicu kekecewaan Trump.
Ia bahkan menyindir sekutu-sekutunya dengan menyebutnya sebagai bukti kelemahan NATO.
"Kita akan melindungi mereka, tetapi ketika kita membutuhkan, mereka tidak akan melindungi kita," ujar Trump, dikutip dari AP, Senin (16/3/2026).
CENTCOM via AFP Kapal Angkatan Laut Iran sesaat sebelum diserang Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz, ketika Operation Epic Fury berlangsung pada 10 Maret 2026.
Tekanan Ekonomi dan Target ke China
Trump berencana melakukan kunjungan ke China untuk menekan Beijing agar turut membantu.
Ia beralasan bahwa negara-negara di Asia dan Eropa jauh lebih bergantung pada pasokan minyak melalui Selat Hormuz dibandingkan AS yang memiliki cadangan sendiri.
Di sisi lain, China yang kini mengalami pertumbuhan ekonomi terlambat sejak 1991 (target 4,5 persen - 5 persen) mulai merasakan dampak gangguan energi.
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, hanya menyerukan agar pertempuran segera dihentikan tanpa memberikan jawaban langsung terkait permintaan koalisi Trump.
Krisis Harga Minyak di Tengah Pemilu
Kebutuhan Trump akan bantuan internasional didorong oleh lonjakan tajam harga minyak yang mulai membebani warga Amerika.
Hal ini menjadi isu sensitif mengingat AS akan memasuki musim pemilihan paruh waktu (midterm elections).
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mencoba meredam kekhawatiran publik dengan mengeklaim bahwa lonjakan harga hanyalah sementara.
Ia berjanji bahwa pasokan energi dunia akan jauh lebih baik setelah konflik ini selesai, meskipun ia tidak dapat memastikan kapan perang berakhir.
Sejauh ini, Gedung Putih bersikeras bahwa negara-negara Barat harus menempatkan pasukan mereka di Selat Hormuz karena mereka dianggap ikut menikmati keuntungan dari upaya AS melucuti rezim Iran.
Recent News
