Wali Kota Ternate: Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Latar News - Halmaheranesia – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Selasa, 4 Maret 2026.
Tauhid dalam penyampainanya memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2025, mulai dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga realisasi keuangan daerah.
Namun, ia juga mengakui adanya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ekonomi Tumbuh 6,50 Persen
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada 2025 tercatat sebesar 6,50 persen. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 8,85 persen, tetapi masih berada pada zona positif.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp 9,41 triliun, meningkat dari Rp 8,83 triliun pada tahun sebelumnya.
Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi antara lain perdagangan besar dan eceran sebesar 12,16 persen, jasa keuangan 9,97 persen, serta transportasi dan pergudangan 9,57 persen.
Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan dan konstruksi mengalami kontraksi masing-masing minus 0,07 persen dan minus 1,41 persen.
“Sebagai kota berbasis jasa, penguatan sektor swasta dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Tauhid.
IPM Tertinggi di Maluku Utara
Di bidang pembangunan manusia, capaian Kota Ternate tergolong sangat tinggi. IPM 2025 mencapai 83,01 poin dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Angka harapan hidup tercatat 73,36 tahun, harapan lama sekolah 15,93 tahun, serta rata-rata lama sekolah 12,09 tahun. Pemerintah menilai tren tersebut menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara konsisten dalam lima tahun terakhir.
Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat
Di balik capaian tersebut, dua indikator strategis justru mengalami kenaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 tercatat 6,92 persen, naik dari 6,42 persen pada 2024.
Persentase penduduk miskin juga meningkat dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.
Menurut Tauhid, kenaikan pengangguran dipengaruhi bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan SMA dan perguruan tinggi. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi daya serap tenaga kerja.
Adapun kenaikan angka kemiskinan disebut masih dalam kategori rendah dan relatif terkendali, meski tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami mengajak DPRD bersama-sama memastikan arah kebijakan fiskal lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan percepatan penurunan kemiskinan,” tegasnya.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kota Ternate pada 2025 terealisasi sebesar Rp 926,80 miliar atau 83,12 persen dari target Rp 1,11 triliun.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 132,72 miliar atau 82,11 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp 794,08 miliar atau 83,90 persen.
Belanja daerah terealisasi Rp925,41 miliar atau 83,07 persen dari target, dengan belanja modal mencatat realisasi tertinggi sebesar 85,93 persen.
Tauhid menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.
Tahun Pertama RPJMD 2025–2029
Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Agenda prioritas diarahkan pada pelestarian cagar budaya, penguatan keragaman sosial budaya, serta mitigasi kebencanaan guna mewujudkan pembangunan ruang kota yang mandiri dan berkeadilan.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Ternate meraih 17 penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga nasional. Di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK, Paritrana Award Terbaik I, serta peringkat pertama Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK tingkat Provinsi Maluku Utara.
Menutup pidatonya, Tauhid berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan,” pungkasnya.
Recent News
