Disperinaker Bojonegoro Siapkan Program Pelatihan untuk Tekan Pengangguran 2026

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menyiapkan sejumlah program prioritas pada tahun 2026 untuk menekan angka pengangguran. Fokus utama diarahkan pada pelatihan dengan uji sertifikasi kompetensi, penumbuhan wirausaha baru, Job Market Fair, hingga dukungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Purna PMI. Rabu (18/02/2026)

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro melalui Sekretaris Wiwik Sulistiyo, menyampaikan bahwa pada tahun 2026, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi menjadi salah satu prioritas, yang di dalamnya juga terdapat program diatas.

“Untuk program pelatihan nanti ada tujuh paket skema sertifikasi dan enam paket skema WUB, dengan sasarannya pencari kerja dan disabilitas serta PMI Purna” ujar Wiwik.

Ia menjelaskan, Setiap paket akan diikuti sebanyak 20 peserta, sehingga total kuota mencapai 260 orang.

“Setiap satu paket itu ada 20 orang. Nanti akan kami umumkan secara terbuka. Pendaftaran dibuka dan ada proses seleksi,” jelasnya.

Menurutnya, tersebut merupakan hasil penyesuaian anggaran. Sebelumnya direncanakan 36 paket, namun harus diefisiensikan. Selain menyasar pencari kerja umum, program ini juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, Disperinaker juga melakukan pendataan terhadap Purna PMI agar dapat difasilitasi untuk membangun usaha mandiri setelah kembali ke daerah asal.

“Harapannya setelah diberi pelatihan, teman-teman bisa membuka lapangan kerja sendiri dan menjadi wirausaha baru,” ungkapnya.

Selain program WUB, Disperinaker juga menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi uji sertifikasi. Uji kompetensi tersebut dapat melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Kementerian terkait.

Program ini diarahkan untuk mendukung CPMI yang akan bekerja ke luar negeri, termasuk pelatihan bahasa dan keterampilan kerja.

“Kita koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pelatihan di Disperinaker semuanya gratis,”tegas Wiwik.

Terkait program pemagangan, Wiwik menjelaskan bahwa untuk program magang dari pemerintah pusat, termasuk yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pihaknya masih sebatas menyebarluaskan informasi lowongan melalui media sosial.

“Kami hanya membantu share informasi. Untuk pendaftaran langsung melalui sistem dari pusat,”ujarnya.

Sementara itu, untuk program pemagangan dalam negeri yang difasilitasi pemerintah provinsi, Disperinaker mengakui masih menghadapi tantangan, terutama minimnya partisipasi perusahaan.

Padahal, dalam skema tersebut peserta magang mendapatkan uang saku dari pemerintah, begitu pula mentor di perusahaan.

“Perusahaan sebenarnya diuntungkan, tapi kadang keberatan di administrasi laporan. Itu yang perlu terus kita sosialisasikan,” jelasnya.

Disperinaker berharap ke depan semakin banyak perusahaan di Bojonegoro yang bersedia menjadi tempat magang, sehingga tercipta sinergi antara dunia usaha dan tenaga kerja lokal.

Dengan berbagai program tersebut, Disperinaker Bojonegoro optimistis mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja baru di tahun 2026. (Why/Red)