Penurunan Pengangguran di Indonesia Memerlukan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
JAKARTA, investortrust.id - Perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia terus berlanjut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat turun menjadi 4,85%, membaik 6 basis poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi bersamaan, proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8% dari 58% pada 2024.
Temuan tersebut disampaikan tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute. Tren positif ini dinilai menunjukkan struktur pasar tenaga kerja semakin sehat pasca pandemi. Tapi, perbaikan tersebut dinilai belum cukup jika diiringi peningkatan kualitas tenaga kerja.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, penurunan TPT dan menyusutnya pekerja informal menjadi sinyal penguatan struktur ketenagakerjaan nasional.
“Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetisi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujarnya, dalam keterangan pers, Senin (16/2/2026).
Di balik perbaikan tersebut, Mandiri Institute mencatat masih adanya persoalan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan atau dikenal sebagai vertical mismatch.
Mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 50% pekerja di Indonesia pada 2025 mengalami mismatch. Angka ini memang membaik dibandingkan 51% pada 2023, tapi tetap menunjukkan ruang perbaikan yang besar.
Baca Juga
Mismatch terjadi ketika pekerja memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated/unqualified) dibandingkan kebutuhan jabatan. Kondisi ini berpotensi menahan optimalisasi produktivitas dan pertumbuhan upah.
Sebagian besar mismatch berasal dari kelompok undereducated/unqualified yang mencapai 32% dari total pekerja. Angka ini sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33%.
Sektor pertanian dan pengadaan air paling tinggi
Secara sektoral, mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Di sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi pekerja overeducated. Sementara di sektor pertanian, mismatch terutama dipicu didominasi pekerja undereducated, mencerminkan kebutuhan peningkatan keterampilan.
Di lain sisi, sektor administrasi pemerintah dan jasa keuangan memiliki populasi overeducated workers relatif lebih besar. Hal ini dipengaruhi daya tarik stabilitas dan insentif di sektor formal.
Temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap lebih optimal.
Andry menyatakan, kebijakan ketenagakerjaan perlu berfokus pada kualitas penciptaan lapangan kerja melalui sinergi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.
“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” katanya.
Ke depan, tim ekonom Bank Mandiri menilai konsolidasi kebijakan berbasis data dan penguatan ekosistem kolaboratif menjadi kunci untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.
Dengan begitu, perbaikan pasar tenaga kerja dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.




