Perbaikan Pasar Tenaga Kerja: Pengangguran Turun, Namun Mismatch Kompetensi Masih Tinggi

POJOKBANUA, JAKARTA – Ekonom Bank Mandiri menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan, tercermin dari turunnya angka pengangguran serta menyusutnya porsi pekerja sektor informal.

Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi perekonomian nasional. Kajian Mandiri Institute menyebutkan bahwa tren positif ini perlu dipercepat dengan memperkuat keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat lebih signifikan.

Pendekatan tersebut dinilai krusial untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh fondasi kualitas sumber daya manusia yang lebih solid.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,85 persen pada Agustus 2025, turun 6 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024, mencerminkan perbaikan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas struktur ketenagakerjaan pasca pandemi,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Dalam riset Mandiri Institute disebutkan, di balik perbaikan tersebut, struktur pasar tenaga kerja masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal kecocokan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dijalani.

Data menunjukkan ketidaksesuaian terjadi saat pekerja memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi (overeducated) atau justru lebih rendah (undereducated/unqualified) dibanding kebutuhan jabatan, yang berpotensi menghambat optimalisasi produktivitas serta laju pertumbuhan upah.

“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry.

Mengacu pada analisis berbasis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, satu dari dua pekerja di Indonesia masih mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, membaik tipis dibandingkan 51 persen pada 2023.

Ketidaksesuaian tersebut terutama bersumber dari kelompok undereducated/unqualified yang mencapai 32 persen dari total pekerja, sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih berada di kisaran 33 persen.

Secara sektoral, mismatch paling tinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi pekerja overeducated, sementara di sektor pertanian lebih banyak dipicu dominasi pekerja undereducated, yang mencerminkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas keterampilan.

Di sisi lain, sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan menunjukkan proporsi pekerja overeducated yang relatif lebih besar, dipengaruhi oleh daya tarik stabilitas kerja serta insentif di sektor formal.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap lebih optimal oleh dunia usaha.

Andry menambahkan, kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu lebih menekankan kualitas penciptaan lapangan kerja melalui sinergi terintegrasi antara dunia pendidikan, sektor industri, dan pemerintah.

“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” pungkasnya. (Suara.com/BS/KW)