Digitalisasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia

Sebelum era digital, pertumbuhan ekonomi hanya didominasi oleh kota-kota tertentu, terutama kota-kota besar. Ekonomi daerah (non -kota besar/desa/kampung) terasa jalan di tempat. Kelihatan berjalan, tapi tidak bergerak. Seakan ekonomi daerah seperti: hidup segan mati tak mau, kala itu.

Salah satu penyebab utamanya: sarana dan prasarana (sarpras) pendukungnya kurang memadai. Masih mundur. Tak bisa bersaing. Sehingga, pertumbuhan kue ekonomi kurang merata. Daerah minim akses ekonomi cenderung melambat. Juga jadi 'miskin'.

Kondisi ini juga berdampak pada iklim investasi daerah. Sangat tidak merata. Pertumbuhan investasi selalu didominasi oleh kota, yang pertumbuhan ekonominya cepat. Daya beli masyarakatnya lebih menjanjikan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2025-2026, Indonesia memiliki 514 kota-kabupaten. Rinciannya, sebanyak 416 kabupaten dan 98 kota. Sedangkan, didasarkan data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah total unit pemerintahan setingkat desa atau kelurahan di Indonesia mencapai 84.276 unit.

Rinciannya, sebanyak 75.753 unit desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit pemukiman transmigrasi. Sementara itu, jumlah provinsi di Indonesia ada 38. Selain itu, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Indonesia sebelum era digitalisasi secara masif (tahun 1990-an hingga awal 2000-an) memiliki angka, yang sangat tinggi dan tersebar luas, terutama di pedesaan dan Indonesia Timur.

Praktis, daerah minim investasi akan cenderung 'miskin' lapangan kerja. Lapangan kerja jadi barang langka. Kata anak sekarang: jumlah pertumbuhan lapangan kerja kalah banyak dari lapangan padel.

Sehingga, warga daerah 'miskin' cenderung merantau, pergi ke pusat ekonomi, alias kota, untuk mencari nafkah. Mereka butuh biaya hidup. Di daerah masih minim 'peluang'.

Tak hanya itu, biasanya, daerah 'miskin' juga cenderung jadi 'beban' pusat. Roda pemerintahannya digerakkan pusat, melalui dana subsidi. Bahkan, pusat juga sering membantu daerah 'miskin', untuk meningkatkan investasi.

Hanya saja, investor masih kurang yakin. Kata orang, investor itu bukan politisi. Fakta ekonomi lebih dipercaya dibandingkan fatwa politik. Rayuan pusat kepada investor masih belum berhasil. Daerah 'miskin' masih tetap miskin, sampai waktu belum ditentukan.

Lalu muncul era baru, dimana akses ekonomi dan informasi seperti tidak ada jarak, antara di perkotaan dan daerah. Semua memiliki akses dan kesempatan yang sama. Yaitu era digitalisasi.