Sosial

Landasan Jaminan Sosial dari Polis Asuransi Pengangguran

Latar News - Kebijakan asuransi pengangguran telah diperluas dengan penambahan manfaat serta penyesuaian ketentuan untuk mempermudah akses pekerja ke program dukungan, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Departemen Ketenagakerjaan.

Awal Kejadian

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2025 mengadopsi prinsip dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 2013 dengan menetapkan tunjangan pengangguran bulanan sebesar 60% dari gaji rata-rata selama enam bulan sebelum kehilangan pekerjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial sekaligus mendorong pekerja meningkatkan keterampilan dan memperpendek periode pengangguran.

Perkembangan

Kepala Departemen Asuransi Pengangguran, Bapak Tran Tuan Tu, menyatakan bahwa peraturan baru lebih ketat namun tetap fleksibel. Tingkat tunjangan 60% dirancang untuk menjaga keseimbangan antara dukungan finansial dan motivasi pekerja untuk kembali bekerja. Statistik menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, diperkirakan akan ada 1,07 juta pengangguran usia kerja. Di tengah situasi ini, pekerja dengan keterampilan rendah, buruh tidak terampil, dan pekerja lanjut usia menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kemungkinan kehilangan pekerjaan.

Kondisi Terakhir

Ibu Nguyen Van Hanh Thuc, Direktur Pusat Layanan Ketenagakerjaan Kota Ho Chi Minh, mengungkapkan bahwa melalui pusat layanan tersebut, pekerja dapat menerima konseling karier dan terhubung dengan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Undang-undang ini juga mendefinisikan tanggung jawab karyawan dan pengusaha, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran asuransi dapat dikenakan sanksi, termasuk tanggung jawab untuk mengganti kerugian karyawan. Selain itu, hukum yang berlaku juga mengatur sanksi pidana untuk tindakan penipuan dalam pengelolaan iuran asuransi.