Sumber Foto: Tirto.id
Latar Isu
Memahami Isu Dewan Jenderal dalam Gerakan 30 September 1965
Isu mengenai Dewan Jenderal menjadi sorotan menjelang peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965. Isu ini diduga berasal dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menyasar petinggi militer Angkatan Darat (AD), menimbulkan berbagai spekulasi dan ketegangan di kalangan militer dan politik pada saat itu.
Apa Itu Dewan Jenderal?
Dewan Jenderal, menurut keterangan yang disampaikan oleh Bagian Penerangan G30S melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober 1965, dianggap sebagai gerakan subversif yang didukung oleh CIA, badan intelijen Amerika Serikat. Aktivitas Dewan Jenderal meningkat saat Presiden Sukarno mengalami sakit serius pada awal Agustus 1965. Mereka berharap bahwa kondisi kesehatan Presiden akan memburuk, bahkan mengakibatkan kematiannya.
Untuk mencapai tujuan mereka, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan militer pada Hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965, dengan menghadirkan pasukan dari berbagai wilayah. Dalam rencana tersebut, mereka juga tengah mempersiapkan kudeta yang dikenal dengan istilah coup kontra-revolusioner.
Letnan Kolonel Untung, sebagai komandan G30S, berargumen bahwa Gerakan 30 September ditujukan untuk melawan Dewan Jenderal yang dianggap telah mencemarkan nama baik Angkatan Darat dan bertindak melawan Republik serta Presiden Sukarno.
Latar Belakang Isu Dewan Jenderal
Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat mulai muncul sebelum G30S. Beberapa petinggi militer berbeda pandangan dengan Sukarno terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sementara PKI mendukung kampanye Ganyang Malaysia, banyak perwira AD yang meragukan kemungkinan kemenangan, terutama karena dukungan militer Inggris kepada Malaysia.
Pada saat yang sama, PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, yang terdiri dari buruh dan petani bersenjata, untuk mendukung pertahanan negara. Usulan ini ditentang keras oleh kalangan militer, yang memicu ketegangan lebih lanjut.
Desas-desus mengenai Dewan Jenderal pun menyebar menjelang G30S, dan dengan dalih menyelamatkan Presiden Sukarno, gerakan tersebut dilancarkan.
Tujuan Isu Dewan Jenderal
Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1 Maret 1966, Letkol CKH Iskandar SH menegaskan bahwa isu Dewan Jenderal sengaja disebarkan oleh PKI dan tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan kelompok tersebut. Menurutnya, Dewan Jenderal tidak pernah ada dalam struktur Angkatan Darat dan merupakan tuduhan yang digunakan oleh PKI untuk membenarkan aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965.
Peristiwa G30S menelan banyak korban jiwa, termasuk perwira tinggi AD seperti Letjen Ahmad Yani dan Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono, serta sejumlah anggota lainnya. Akibat dari peristiwa ini, PKI mengalami represi besar-besaran, dan situasi politik Indonesia menjadi semakin tidak stabil.
Klarifikasi Letjen Ahmad Yani
Presiden Sukarno sempat menyelidiki isu Dewan Jenderal dengan memanggil Letjen Ahmad Yani. Yani mengklarifikasi bahwa istilah Dewan Jenderal bukan merujuk kepada gerakan kudeta, melainkan sebagai sebutan untuk Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tertinggi (Wanjakti) yang bertugas mengurus kenaikan pangkat dalam Angkatan Darat.
Isu Susunan Anggota Dewan Jenderal
Seiring dengan berkembangnya isu Dewan Jenderal, muncul spekulasi mengenai susunan kabinet yang terdiri dari para petinggi Angkatan Darat dan politikus, yang dikabarkan akan menggantikan Kabinet Dwikora. Namun, hingga saat ini belum ada bukti konkret mengenai keberadaan kabinet tersebut.
- Letjen Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD)
- Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono
- Mayjen Siswondo Parman
- Brigjen Donald Isaac Panjaitan
- Mayjen R. Suprapto
- Bripka Karel Sadsuitubun
- Letnan Satu Pierre Tendean
- Putri Letjen A.H. Nasution, Ade Irma Suryani
Isu Dewan Jenderal dan semua yang menyertainya menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia yang menciptakan dampak besar bagi perpolitikan, militer, dan masyarakat.
