Menghadapi Tantangan Digital: Pentingnya Literasi dan Kohesi Kebangsaan

BUMISULTRA

Di zaman feodal tempo dulu, kekuasaan ditentukan oleh siapa yang menguasai tanah. Hari ini, di abad digital, “tanah” itu telah berubah bentuk menjadi data, algoritma, dan arus informasi. Inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai digital feodalisme, sebuah tatanan baru ketika segelintir platform teknologi raksasa menjadi tuan tanah digital yang mengendalikan lalu lintas informasi, ekonomi, dan bahkan arah percakapan publik.

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar diskursus akademik. Dengan sekitar 80% populasi atau 229 juta jiwa telah terhubung ke internet, Indonesia adalah pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Artinya, hampir seluruh denyut kehidupan sosial dari ekonomi, pendidikan, agama, hingga politik kini berdenyut di ruang digital. Dalam konteks ini, kualitas informasi bukan lagi persoalan teknis, melainkan penentu kohesi kebangsaan.

Banjir Informasi dan Kelelahan Kognitif

Era digital ditandai oleh ledakan produksi informasi. Setiap hari, jutaan konten diproduksi dan dikonsumsi dalam hitungan detik. Riset terbaru tentang information overload menunjukkan bahwa paparan informasi berlebih dapat menurunkan kemampuan individu untuk mengevaluasi kebenaran konten secara kritis. Kita saksikan anak sekolah hari ini bukan lelah akibat membaca buku tapi lelah karena scroll-scroll media sosial. Studi tahun 2023 dalam jurnal tentang perilaku digital menemukan bahwa pengguna yang terpapar arus informasi tinggi cenderung mengandalkan senjata jalan pintas atau heuristik. Dalam bahasa sederhananya , sesuatu terasa lebih benar atau penting karena sering terlihat di media sosial. Jalan pintas kognitif ini kerap dilakukan pengguna medsos ketimbang mem- verifikasi informasi secara kritis dan mendalam. Dampaknya, informasi yang emosional dan sensasional lebih mudah dipercaya dan disebarkan.

Fenomena ini diperkuat oleh arsitektur algoritma platform yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan akurasi. Dalam ekosistem seperti ini, hoaks, polarisasi, dan narasi ekstrem sering kali memiliki daya sebar lebih tinggi daripada informasi yang seimbang. Di sinilah wajah digital feodalisme menjadi tampak, pengguna menjadi produsen sekaligus komoditas data, sementara platform menjadi penentu visibilitas kebenaran.

Literasi Digital, Benteng yang Belum Kokoh

Sejumlah penelitian jurnal di Indonesia pada 2023–2025 menyoroti bahwa literasi digital masyarakat berada pada level menengah, dengan kesenjangan signifikan antara kemampuan teknis menggunakan perangkat dan kemampuan kritis menilai informasi. Studi pendidikan digital di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berkorelasi kuat dengan penurunan kecenderungan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Namun persoalannya bukan hanya soal keterampilan individu. Literasi digital juga menyangkut budaya digital kolektif: etika berkomunikasi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran bahwa setiap klik dan bagikan memiliki konsekuensi publik. Tanpa fondasi budaya ini, ruang digital mudah berubah menjadi arena fragmentasi sosial.

Ancaman terhadap Kohesi Kebangsaan

Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Dalam ruang digital yang tak terfilter, perbedaan dapat dengan cepat berubah menjadi polarisasi. Riset komunikasi politik terbaru menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap konten partisan di media sosial dapat memperkuat echo chamber —ruang gema di mana orang hanya mendengar pandangan yang sejalan dengan keyakinannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan sosial dan memperlemah solidaritas kebangsaan.

Di sisi lain, dominasi platform global juga menimbulkan pertanyaan kedaulatan digital. Ketika infrastruktur percakapan publik dimiliki oleh entitas transnasional, negara dan masyarakat menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan data, dan stabilitas sosial.

Meski demikian, melihat digitalisasi semata sebagai ancaman adalah pandangan yang tidak lengkap. Basis pengguna internet yang besar memberi Indonesia peluang luar biasa: percepatan ekonomi digital, perluasan akses pendidikan, dan penguatan partisipasi publik. Riset ekonomi digital Asia Tenggara terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi digital kawasan, dengan kontribusi signifikan dari sektor e-commerce dan layanan berbasis platform.

Kuncinya terletak pada kualitas informasi dan tata kelola digital. Jika negara, institusi pendidikan, media, dan masyarakat sipil mampu berkolaborasi membangun ekosistem informasi yang sehat, ruang digital dapat menjadi wahana penguatan identitas kebangsaan. Pendidikan literasi digital sejak dini, regulasi platform yang adaptif, dan jurnalisme berkualitas menjadi pilar penting dalam upaya ini.

Bagi Indonesia, dengan ratusan juta warganya hidup di ruang daring, kualitas informasi yang kita konsumsi dan produksi setiap hari akan menentukan kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan kohesi kebangsaan di masa depan. Di tengah banjirnya data, kemampuan untuk memilah, memahami, dan bertanggung jawab atas informasi adalah bentuk baru dari “attitude” bangsa ini.

Penulis : Ahmadi, Spd (ASN)

Ahmadi