Menko Airlangga Sebut AI Sebagai Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia
Ekonomi

Menko Airlangga Sebut AI Sebagai Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia

Latar News - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi kekuatan baru bagi perekonomian Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Shanghai, bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Awal Kejadian

Pada konferensi pers, Airlangga menekankan pentingnya AI dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Ia menyebutkan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 135 miliar dolar AS pada 2026 dan 366 miliar dolar AS pada 2030. Hal ini sejalan dengan proposal Indonesia dalam kerangka kerja sama 'ASEAN Digital Economic Framework Agreement' yang diharapkan dapat ditandatangani tahun ini.

Perkembangan

Pengembangan ekonomi digital dan AI di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak 2018, pemerintah telah meluncurkan Industry 4.0 yang mencakup kecerdasan buatan. Airlangga menjelaskan bahwa jika AI diimplementasikan dengan baik, potensi pendapatannya dapat meningkat menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030. Ia juga menyoroti QRIS Indonesia yang kini dapat digunakan untuk transaksi berbagai mata uang, termasuk negara-negara di ASEAN serta China, Jepang, dan Korea Selatan.

Pada tanggal 16 Juli, Airlangga mewakili Indonesia dalam penandatanganan deklarasi pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global (WAICO) di Shanghai. Sebanyak 29 negara turut menandatangani deklarasi tersebut. Airlangga mengungkapkan bahwa dengan menjadi penandatangan WAICO, Indonesia mendapatkan akses untuk terlibat dalam diskusi mengenai AI.

Kondisi Terakhir

Selama kunjungannya, Airlangga bertemu dengan sejumlah perusahaan teknologi China, seperti Huawei dan ByteDance, untuk membahas peluang transfer teknologi dan investasi. Sementara itu, Angga Raka Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia ingin aktif dalam penyusunan tata kelola AI global, termasuk etika dan potensi ekonomi. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial 2026-2029 yang akan segera disahkan, bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan infrastruktur AI di Indonesia.

You can share this post!