Latar News - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi rumor mengenai kemungkinan reshuffle kabinet yang akan dilakukan pada Agustus mendatang, di mana namanya disebut sebagai salah satu menteri yang akan diganti. Dody menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Rumor reshuffle kabinet mencuat di tengah polemik yang melibatkan Dody, terutama terkait mutasi besar-besaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Gelombang mutasi ini menarik perhatian publik dan mendapatkan kritik dari organisasi masyarakat sipil, yang mempertanyakan motivasi di balik perubahan tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Dody melakukan klarifikasi di hadapan wartawan di Kompleks Istana Kepresidesan, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa pemanggilan rutin yang dilakukan oleh Presiden tidak ada hubungannya dengan evaluasi posisinya. Dody menyatakan, "Kalau dipanggil ya sering, tiap saat. Tapi enggak, enggak ada urusan begituan lah," menekankan bahwa pemanggilan tersebut bersifat umum.
Klarifikasi Dody sejalan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa rumor reshuffle tidak berdasar. Prasetyo menyatakan, "Enggak ada isu reshuffle lah itu. Tidak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana perombakan kabinet dari Presiden.
Dalam sistem presidensial Indonesia, hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dengan demikian, keputusan mengenai adanya perombakan di masa depan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Presiden Prabowo. Respons Dody yang santai mencerminkan sikap menerima ketentuan tersebut, serta upaya untuk menenangkan spekulasi yang beredar dan menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas kabinet.