Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Mencapai 376,8 Miliar VND di Kota Hue
Sosial

Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Mencapai 376,8 Miliar VND di Kota Hue

Latar News - Tunggakan iuran jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi pengangguran di Kota Hue telah mencapai lebih dari 376,8 miliar VND per 31 Mei 2026, meningkat lebih dari 36,3 miliar VND dibandingkan bulan sebelumnya. Dari total tersebut, hampir 189,3 miliar VND dikenakan bunga.

Awal Kejadian

Di antara 171 unit yang terlambat membayar iuran, banyak di antaranya merupakan bisnis yang terdaftar secara publik oleh lembaga Jaminan Sosial kota. Perusahaan Gabungan Konstruksi Transportasi Thua Thien Hue tercatat sebagai yang teratas dengan utang lebih dari 8,117 miliar VND selama 54 bulan, diikuti oleh Perusahaan Gabungan Konstruksi dan Teknik Mesin 878 yang berutang lebih dari 5,291 miliar VND selama 10 bulan. Perusahaan Binatu Binh Minh, meskipun hanya memiliki satu karyawan, juga menunjukkan tunggakan signifikan sebesar 2,363 miliar VND selama 76 bulan.

Perkembangan

Saat ini, Mai Linh Hue Co., Ltd. mengalami keterlambatan pembayaran iuran asuransi karyawan dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan karyawan tidak dapat memperbarui kartu asuransi kesehatan, yang memaksa mereka untuk membayar biaya pengobatan sendiri. Keterlambatan ini juga berpotensi menghambat akses karyawan terhadap tunjangan seperti cuti melahirkan dan tunjangan pensiun.

Respons

Dinas Asuransi Sosial Kota Hue menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran oleh perusahaan mengganggu hak karyawan untuk menerima tunjangan. Publikasi daftar perusahaan dengan tunggakan bertujuan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Lembaga ini juga berkoordinasi dengan departemen terkait untuk mendesak perusahaan memenuhi kewajiban asuransi sosial dan kesehatan.

Kondisi Terakhir

Federasi Buruh Kota Hue telah membentuk kelompok kerja untuk berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam menangani masalah ini. Meskipun demikian, banyak bisnis masih menghadapi kesulitan operasional yang menghambat pemenuhan kewajiban mereka. Undang-Undang Asuransi Sosial Tahun 2024 yang baru juga membedakan antara tindakan keterlambatan pembayaran dan penggelapan, dengan kasus penggelapan dapat dilimpahkan ke lembaga investigasi untuk penuntutan pidana.

You can share this post!