Tingkat Pengangguran di Indonesia Meningkat, Pemerintah Diminta Dorong Industri Padat Karya

Dunia kerja Indonesia masih kembang kempis di tengah situasi global yang tak menentu. Ketidakpastian itu berimbas pada lesunya roda perekonomian nasional dan lesunya konsumsi domestik. Pengambilan kebijakan yang salah langkah akan berpotensi membuat kondisi ekonomi semakin terpuruk.

Tanda gejolak perekonomian Indonesia itu terlihat dari maraknya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan terakhir. Dilansir Antara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut jumlah PHK di Indonesia tahun 2025 telah mencapai 26.455 kasus per Selasa, 20 Mei 2025.

Sementara data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan pekerja yang terkena PHK periode Januari-Maret 2025 mencapai 73.992 pekerja. Apindo memprediksi korban PHK akan tembus 250 ribu orang pada akhir tahun ini.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. "Makanya kita perlu investasi di padat karya karena PHK sangat mengkhawatirkan buat kita," kata Shinta dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (27/5/2025).

Tingkat Pengangguran di Indonesia

Laporan World Economic Outlook edisi April 2025, yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran nomor wahid di Asia Tenggara. Sementara jiran Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Filipina cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Persentase pengangguran (unemployment rate) Indonesia dalam laporan IMF sebesar 5 persen. IMF memprediksi angka tersebut akan meningkat menjadi 5,1 persen tahun depan.

Penyebab pengangguran menurut analisis IMF adalah ketidakpastian global yang membuat melonjaknya angka pengangguran di berbagai negara. Ketidakpastian tersebut dipicu perubahan kebijakan perdagangan secara global, kebijakan proteksi perdagangan, hingga permasalahan geopolitik.

“Meningkatnya ketegangan perdagangan dan tingkat ketidakpastian kebijakan yang sangat tinggi diperkirakan akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi global,” dikutip dari World Economic Outlook April 2025.

Ketidakpastian ini memicu perlambatan ekonomi secara masif. Imbasnya, permintaan pasar mengalami penurunan. Walhasil pengusaha memutuskan menunda ekspansi, mengurangi investasi, dan memangkas belanja produksi. Dampaknya juga terasa dengan menurunnya keterserapan angkatan kerja dan meningkatnya PHK.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah angkatan kerja naik dari 149,38 juta orang pada Februari 2024, menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025. Namun, jumlah tersebut tidak dibarengi dengan penurunan jumlah pengangguran pada periode yang sama.

Jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2025 naik sebesar 83 ribu orang menjadi 7,28 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran tumbuh 0,08 persen sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja penuh pada Februari 2025 sebanyak 66,19 persen. Turun 1,88 persen dibanding Agustus 2024 yang sebesar 68,07 persen.

Dorong Industri Padat Karya

Jumlah pengangguran di Indonesia yang diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti patut dicermati dengan serius. Guru Besar Ekonomi Bidang Tenaga Kerja Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. melihat industri formal belum mampu menyerap banyak tenaga kerja.

“Sebenarnya di sektor informal, pekerjaan itu ada. Tapi tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi lulusan,” ucap Bambang, Rabu (28/5/2025).

Bertambahnya jumlah pengangguran seharusnya menjadi alarm untuk pemerintah. Bambang mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri agar tumbuh dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Penyebab menumpuknya pengangguran di Indonesia, menurut Bambang, adalah struktur ekonomi Indonesia yang cenderung oligopolistik dan monopolistik. Ekonomi yang dikuasai segelintir pengusaha membuat pemain baru kesulitan masuk ke dalam pasar.

Kondisi ini menjadi ganjalan bagi penyediaan lapangan kerja baru. Walhasil angkatan kerja yang tidak terserap pasar akan memilih melakukan pekerjaan informal. Contohnya, berdagang makanan atau minuman di pinggir jalan, menjadi pengemudi ojek daring, atau terpaksa menganggur.

Data BPS per Februari 2025 menunjukkan lebih dari setengah penduduk yang bekerja merupakan pekerja informal. Dari 145,77 juta orang yang bekerja, sekitar 86,58 juta orang atau 59,40 persen masuk kategori pekerja informal.

Jumlah pekerja informal Indonesia pada awal 2025 bertambah 2,45 juta orang dibanding Februari tahun lalu. Jumlah tersebut mencapai level terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Bambang menilai sektor informal sudah terlalu padat. “Di situ itu (industri formal) sudah over, sudah crowded, persaingannya terlalu banyak,” kata Rektor UMS periode 2005-2017 itu.

Membina industri padat karya seharusnya menjadi agenda prioritas utama pemerintah dalam menyerap angkatan kerja. Bambang mendorong pengembangan dan penguatan industri tinggi, seperti industri otomotif, industri manufaktur, maupun industri tekstil.

“Industri tinggi tetap perlu dimasuki. Kalau tidak, nanti negara kita tertinggal. Disebut negara maju kalau mempunyai industri tinggi,” imbuh dosen Ekonomi Pembangunan UMS itu.

Pengembangan industri pertanian juga patut diberi perhatian. Bambang melihat kebutuhan pangan akan terus ada sampai kapanpun. Selain menyerap tenaga kerja lebih luas, penguatan industri pangan selaras dengan upaya mewujudkan swasembada pangan.

Ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Bambang bilang pemerintah harus berani menghapus praktik monopoli dan oligopoli di Indonesia. Di saat yang sama, perizinan pendirian usaha sektor formal maupun sektor menengah juga harus dipermudah.

“Sektor-sektor menengah juga harus dipermudah dengan biaya modal yang murah. Biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya kalau bisa murah akan sangat membantu,” tandas dia.

Penulis: Gede Arga Adrian