Dedi Mulyadi: Tantangan Infrastruktur dan Pengangguran Jadi PR Besar Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Tepat 20 Februari 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandai satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa meski tingkat kepuasan publik mencapai 95,5 persen, kata dia, capaian itu bukanlah tanda keberhasilan pembangunan.

“Angka itu dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan pembangunan,” kata Dedi dalam pernyataannya, Jumat (20/2/2026).

Menurut Dedi, tingginya angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan publik yang dirasakan secara merata. Ia bahkan menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna besar bagi kehidupan masyarakat di tahun pertama ini.

Tekanan Fiskal dan Akses Desa yang Buruk

Dedi mengakui tekanan fiskal menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Kondisi keuangan negara berdampak langsung pada belum meratanya akses infrastruktur dan layanan dasar, terutama di wilayah pelosok Jawa Barat.

“Masih banyak warga Jawa Barat yang akses jalannya masih jelek di ujung-ujung desa. Masih banyak yang belum mendapat akses pendidikan secara merata. Masih banyak yang belum mendapat layanan kesehatan secara terbuka. Dan pengangguran masih menganga,” ujar Dedi.

Ia menegaskan berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan bersama di sisa masa jabatannya.

Apresiasi Kritik dan Kelompok Tidak Puas

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan dukungan. Namun, ia secara khusus menyoroti 4,5 persen responden yang menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintahannya. Menurutnya, angka kecil tersebut sangat bermakna bagi evaluasi birokrasi.

“4,5 persen itu mencerminkan ada kelompok masyarakat Jawa Barat yang belum merasa terlayani dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih,” katanya.

Ia mengaku selama hampir setahun menjabat, dirinya termasuk gubernur yang cukup sering menghadapi demonstrasi akibat berbagai kebijakan yang diambil. Namun, ia melihat kritik dan aksi protes sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang sehat.

“Seluruh demo dan otokritik merupakan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam setiap waktu,” ujar Dedi.

Konsep Birokrasi Berpuasa

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Dedi menegaskan komitmen pada konsep “birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta”.

Ia menyebut tahun-tahun ke depan akan menjadi periode berat bagi seluruh perangkat daerah karena harus masuk dalam kerangka berpikir efisiensi dan kedisiplinan anggaran.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, serta seluruh perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang telah bekerja dalam kondisi fiskal yang menantang.

Menutup pernyataannya, Dedi mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk terus melangkah bersama membangun provinsi yang lebih tertata.

“Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapat kemuliaan dan keberkahan. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa,” tutup Dedi.