DPR Dorong Anggaran untuk Teknologi Modifikasi Cuaca dalam Mitigasi Bencana

RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendorong penguatan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pengadaan alat-alat canggih dalam Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengatakan, dukungan anggaran itu cukup mendesak mengingat curah hujan ekstrem kerap memicu bencana hidrometeorologi. Seperti curah hujan tinggi, angin kencang, dan suhu ekstrem.

"Penggunaan TMC sangat efektif karena mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 30 persen," ujar Sudjatmiko di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Diketahui, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2025 menyebut terjadi 2.590 bencana di Indonesia. Sebanyak 90 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Ia mencontohkan wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan teknologi ini untuk mengantisipasi curah hujan di atas 150 mm per hari. Kondisi ini melampaui kapasitas normal sistem drainase di kota-kota besar tersebut sehingga memicu bencana hidrometeorologi.

Dengan adanya dukungan anggaran dan teknologi yang mumpuni, Sudjatmiko optimistis risiko bencana akibat siklon tropis atau cuaca ekstrem dapat dimitigasi lebih awal. Hal ini penting untuk memastikan informasi dari satelit yang dihimpun stasiun BMKG di tiap provinsi bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

Selain itu, bencana hidrometeorologi tidak bisa dilepaskan dari cara manusia dalam mengelola air, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan kaidah lingkungan. Akibatnya, air hujan yang pada dasarnya merupakan bagian dari fenomena alam yang membawa keberkahan, justru berubah menjadi sumber bencana.

Dengan itu, ia menekankan, air hujan semestinya dikelola melalui dua pendekatan utama. Pertama, air ditampung di permukaan bumi melalui waduk atau bendungan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Seperti untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya. Kedua, air hujan perlu dimasukkan kembali ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah.

"Namun, pendekatan kedua, masih jarang dilakukan. Akibatnya, air hujan tidak terserap ke dalam tanah secara optimal dan langsung mengalir di permukaan, sehingga memicu banjir," ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Sudjatmiko mendorong perlunya menjaga daerah aliran sungai (DAS) agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman maupun komersial. Karena pelanggaran terhadap fungsi DAS kerap menjadi penyebab meluasnya banjir ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.