DPRD DKI Desak Kebijakan Anggaran Fokus Atasi Pengangguran 6,4 Persen

Latar News - TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai perlu optimalisasi anggaran serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menekan angka pengangguran di Ibu Kota yang sudah mengkhawatirkan.

Ia menegaskan DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

“Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” kata Khoirudin, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta yang mencapai 6,4 persen telah melampaui batas toleransi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan.

Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih terdapat kurang lebih 350 ribu warga yang belum memiliki pekerjaan.

“Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal,” tandasnya.

Khoirudin berpandangan, kondisi tersebut harus direspons melalui kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada penanganan pengangguran.

Ia menilai alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan tersebut.

“Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” ungkapnya.

Ia pun meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait memastikan keberpihakan anggaran benar-benar diwujudkan, terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tuturnya.

Khoirudin menyoroti penurunan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta yang turun dari Rp714 miliar pada 2025 menjadi Rp401 miliar di 2026.

Dampaknya, jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah menjadi terbatas.

“Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” kata Khoirudin.

Sebagai alternatif solusi, ia mendorong adanya penugasan kepada BUMD agar ikut berkontribusi membuka lapangan kerja dan mendukung penanganan pengangguran di Jakarta.