DPRD DKI Jakarta Fokus Turunkan Angka Pengangguran Melalui Rapat Koordinasi

Latar News - INFO NASIONAL – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi untuk membahas alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan 2026, pada Rabu, 25 Februari 2026.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pembahasan anggaran ketenagakerjaan fokus pada upaya konkret mengurangi angka pengangguran di Jakarta dengan membuka peluang peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Diketahui, tingkat pengangguran di Jakarta masih tergolong tinggi, mencapai 6,4 persen. Dari 5,5 juta angkatan kerja, sekitar 350 ribu warga masih belum mendapatkan pekerjaan.

Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial lanjutan jika tidak ditangani secara berkelanjutan. Meski turun 0,1 persen, angka tersebut dinilai masih jauh dari batas toleransi.

Khoirudin menegaskan bahwa tingkat pengangguran di Ibu Kota sudah melampaui batas wajar dan berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya risiko kriminalitas. "Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal," kata Khoirudin.

Karena itu, ia mendorong langkah penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan agar dampak negatif dari tingginya pengangguran bisa ditekan.

Melalui pembahasan anggaran ketenagakerjaan, ia menegaskan, DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong kebijakan dan program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Begitu pula peningkatan keterampilan tenaga kerja, perlindungan sosial bagi masyarakat pencari kerja, serta optimalisasi anggaran.

Menurut Khoirudin, optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penting untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, kata dia, tingkat pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan.

Karena itu, DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk mendorong sektor ketenagakerjaan. "Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta," kata dia.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada masyarakat pencari kerja perlu segera didorong agar upaya penurunan pengangguran bisa berjalan efektif. Ia menilai, alokasi anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan penajaman program dan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan para pencari kerja. "Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," kata Khoirudin.

Karena itu, Khoirudin meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberpihakan anggaran tersebut terwujud secara nyata, terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat. "Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran," ujarnya.

Sebab, pengurangan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta berimbas pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah.

Ia menuturkan, pada 2025, anggaran Disnakertransgi DKI adalah sebesar Rp714 miliar. Sedangkan pada 2026 menjadi Rp401 miliar. "Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas," ungkap Khoirudin.

Sebagai langkah alternatif, ia mendorong adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mendukung penanganan pengangguran.

Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, kata Khoirudin, perl solusi bersama. (*)