Wali Kota Bandung Lantik Pejabat Baru untuk Perkuat Komunikasi Pemerintah

Latar News - Wali Kota Bandung Farhan melantik Kadis Kominfo baru untuk menguatkan kredibilitas komunikasi resmi pemerintah daerah.

BANDUNG, HUMASINDONESIA.ID — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan resmi melantik empat pejabat pimpinan tinggi baru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Salah satunya Henryco Arie Sapiie sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pelantikan Henryco ini disebut sebagai salah satu upaya memperkuat kredibilitas komunikasi pemerintahan, karena fungsi humas pemerintah sepenuhnya menjadi wewenang Diskominfo.

Farhan menilai penting pelantikan ini sebagai langkah taktis untuk menangkal rentetan narasi negatif yang kerap menghujani ruang publik. "Tantangan komunikasi hari ini tidak ringan. Hubungan dengan media, komunitas, dan seluruh stakeholder harus dijaga secara profesional," kata Farhan menyoroti dinamika opini publik, dikutip dari Radar Bandung, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut mantan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat itu menyebut, pemerintah daerah meyakini penguatan peran Diskominfo menjadi kunci utama stabilitas informasi di tengah derasnya arus digital. "Namun melalui strategi komunikasi yang lebih terstruktur, pemerintah mampu menjaga stabilitas citra institusi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat," jelasnya menguraikan solusi komunikasi birokrasi.

Keseimbangan Komunikasi Politik

Selain membenahi sektor komunikasi publik, rotasi jabatan ini turut melantik tiga pimpinan tinggi lainnya. Mereka meliputi Slamet Firdaus sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yayan Ahmad Brilyana selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan Andri Darusman yang menakhodai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, secara sadar membagi fokus komunikasi secara proporsional. Ketika Diskominfo merancang strategi informasi publik secara luas, Kesbangpol memikul tugas krusial merawat keseimbangan komunikasi politik daerah. Instansi ini wajib membangun hubungan konstruktif dengan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok mahasiswa tanpa mengorbankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut sangat esensial mengingat struktur birokrasi wajib berkesinambungan antartingkat pemerintahan. "Orientasi politik kekuasaan saya jelas, vertikal kepada gubernur dan presiden. Itu menjadi garis koordinasi utama," tegas Farhan memaparkan keselarasan arah kebijakan daerah.

Terakhir, Farhan mengingatkan bahwa kursi kepemimpinan bukanlah alat pemuas ambisi pribadi. "Jabatan itu bukan puncak karier. Ini bagian dari perjalanan panjang pengabdian. Kita bekerja di ruang masing-masing sebagai bentuk ibadah," pungkasnya. (Arfrian R.)