Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi Anggaran di Jabar

Latar News - Ringkasan Berita:

Reformasi Birokrasi: Dedi Mulyadi menegaskan prinsip "puasa birokrasi" dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah efisiensi anggaran guna memberikan dampak langsung kepada publik.

Visi Pembangunan: Gubernur menargetkan Jawa Barat setara dengan negara maju dalam ketertiban lalu lintas. Rencana pembangunan mencakup penataan estetika ruang publik dan nilai filosofis.

Kepemimpinan: Dedi mendorong peralihan fokus dari formalitas administrasi dan absensi ASN menuju pencapaian kinerja nyata.

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum lama ini mengumpulkan jajaran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di kediamannya, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi memberikan arahan strategis mengenai reformasi birokrasi dan visi pembangunan di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menegaskan di bawah kepemimpinannya Pemprov Jabar harus puasa birokrasi bukan berpesta.

Puasa birokrasi yang dimaksud Dedi Mulyadi adalah satu di antaranya mendorong efisiensi belanja modal hingga pengadaan barang dan jasa demi mengutamakan kepentingan masyarakat.

Terkait efisiensi tersebut, Dedi menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa dengan melarang segala bentuk intervensi maupun titipan proyek.

“Saya sampaikan kepada semua, kegiatan lelang seluruh pengadaan barang dan jasa serta belanja modal di Pemprov Jabar ibu/bapak tegal lurus saja,” tegas Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan Lembur Pakuan, Kamis (26/2/2026).

Dedi Mulyadi memberikan arahan bahwa tender yang dipilih adalah yang terbaik dan teruji bukan titipan.

Jika ada pihak yang membawa nama pribadi atau mengatasnamakan orang dekat untuk kepentingan proyek, Dedi meminta agar tidak dilayani.

Dengan cara tersebut, kata Dedi, kegiatan lelang akan berjalan lancar dan para pegawai terbebas dari tekanan psikologis.

Dedi Mulyadi pun menegaskan jika ada pegawai yang sudah bekerja profesional namun masih mendapatkan gangguan atau tekanan, ia selaku pimpinan akan maju membela dengan segala perangkat yang ada.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan memperketat kebijakan pengadaan barang dan jasa itu guna melakukan efisiensi anggaran.

Hal itu pun sudah terbukti melalui pengelolaan anggaran yang terserap dengan baik, di mana Pemprov Jabar memiliki sisa anggaran (Silpa) Rp 1,8 triliun yang dikelola sedemikian rupa untuk memberikan output dan benefit bagi publik.

Dedi mendorong agar kinerja Pemprov Jabar lebih optimal dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia pun mengkritisi kinerja Pemprov Jabar selama ini hanya bertugas administratif hingga akhirnya masyarakat lagi-lagi hanya mengadu kepadanya.

Kemudian Dedi pun membandingkannya dengan data hasil survei yang menyebut sekitar 95,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinannya.