Ketua DPRD DKI Kritik Anggaran Minim untuk Atasi Pengangguran

Latar News - TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyentil Pemprov yang belum memprioritaskan program mengatasi pengangguran, bahkan anggaran menurun dibading tahun sebelumnya.

Khoirudin menyoroti penurunan anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta yang turun dari Rp714 miliar pada 2025 menjadi Rp401 miliar di 2026.

Dampaknya, jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah menjadi terbatas.

"Angka pengangguran kita (di Jakarta) suda di atas 6 persen, di atas batas tolerasi, saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," kata Khoirudin Rabu (25/2/2026).

Namun ironisnya, Pemprov DKI Jakarta justru menganggarkan banyak kegiatan yang sifatnya seremonial.

"Saya kesal aja, saya gregetan. Kenapa untuk acara tertentu seremonial (anggaran) besar sementara untuk mengatasi warga Jakarta yang butuh pekerjaan anggarannya kecil. Ini kan kebalik," ujarnya.

Padahal kata Khoirudin, pengangguran di Jakarta sudah berpotensi berdampak pada masalah sosial lanjutan seperti meningkatnya kriminalitas.

"Kenapa anggaran buat yang lain-lain, anggaran yang bukan buat penganggaran begitu besar sementara untuk mengatasi pencari kerja kan ironi," ucap.

Untuk mendorong hal itu, Khoirudin telah mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk rapat khusus membahas terkait permasalahan pengangguran.

DPRD mengingatkan Pemprov DKI Jakarta fokus membuat program pengentasan pengangguran, biak melalui APBD ataupun melalui kerja sama lain.

"Iya saya berharap eksekutif kolaborasi dengan semua elemen yang punya kuasa untuk bisa meminimalisir biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan kerja, termasuk CSR," tegas dia.

Ia pun meminta TAPD dan perangkat daerah terkait memastikan keberpihakan anggaran benar-benar diwujudkan, terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tuturnya.

Khoirudin juga mendorong adanya penugasan kepada BUMD agar ikut berkontribusi membuka lapangan kerja dan mendukung penanganan pengangguran di Jakarta.

Di tengah tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan, menurutnya dibutuhkan solusi bersama lintas sektor.

“Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin.