Hasto Wardoyo: Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Butuh Perubahan Pola Pikir

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai “inovasi semu” dalam birokrasi dan dunia pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, Yogyakarta, Senin (16/2/2026).

Hasto menegaskan, kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari percepatan layanan administrasi, melainkan dari perubahan pola pikir masyarakat.

"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya just normal science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak Akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir," kata dia.

Karena itu, peran negara harus bisa menjembatani jarak antara pengetahuan dan perilaku nyata di lapangan, di mana masyarakat sering kali paham secara kognitif namun gagal dalam implementasi nilai.

Senada, akademisi Rocky Gerung kesalahan system Pendidikan nasional saat ini lebih berorientasi pada banyaknya orang menerima ijazah, daripada mengukur kemampuan dan keahlian seseorang.

Menurutnya, kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis saat ini sering kali hanya menjadi pembenaran bagi kekuasaan, bukan menjadi alat kritis untuk membela hak generasi masa depan.

"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah Maieutike Techne—teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value," ungkap Rocky.

Dia juga mengulas bagaimana integritas akademik sering kali bobol oleh rayuan material yang mendahului pertahanan epistemik.

Hal ini mengakibatkan lulusan perguruan tinggi terjebak dalam teknostruktur yang tidak berfungsi sebagai pemikir, melainkan sekadar instrumen kebijakan yang sering kali mengabaikan etika lingkungan dan kemanusiaan.

Inovasi Berbasis Data

Sebagai penanggap, ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menyoroti adanya pembusukan kelembagaan, di mana desain insentif dalam birokrasi justru tidak mendorong inovasi berbasis data. Bahkan, menurutnya, sistem tersebut sering kali melemahkan inisiatif yang telah terbukti berhasil.

"Kita sering bicara Evidence Based Policy (Kebijakan Berbasis Data), tapi faktanya banyak Satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita," jelas Rimawan.

Dia mendorong adanya ruang bagi keadilan epistemik, di mana institusi akademik harus mulai mengakui pengetahuan yang dimiliki masyarakat akar rumput.

Ia menantang para pengajar untuk mengubah paradigma evaluasi dari sekadar pilihan ganda. menjadi tantangan analisis dan sintesis yang memicu originalitas berpikir mahasiswa.