Ketua DPRD DKI Dorong Mobile Training Unit untuk Tingkatkan Pelatihan Kerja

Latar News - POSKOTA.TV | Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan antara jumlah angkatan kerja baru dengan kapasitas pelatihan vokasi yang tersedia di Ibu Kota. Sebagai langkah konkret untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengoptimalkan konsep Mobile Training Unit (MTU) sebagai solusi strategis “jemput bola”.

​Konsep pelatihan bergerak ini dinilai menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk mendatangi lokasi pelatihan tetap. Dengan MTU, fasilitas pelatihan yang menggunakan armada kendaraan khusus akan mendatangi pemukiman warga, sehingga proses transfer keterampilan menjadi lebih efektif dan inklusif.

​”Semacam Mobile Training Unit. Tidak perlu datang ke sana (pusat pelatihan), mobilnya yang datang ke sini untuk memudahkan warga,” ujar Khoirudin saat memberikan keterangan pada Kamis (26/2/2026).

​Pernyataan ini muncul bukan tanpa alasan. Saat ini, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di seluruh wilayah Jakarta tengah menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan sarana dan prasarana. Fenomena ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat yang tidak sebanding dengan daya tampung lembaga.

​Khoirudin mengungkapkan data mencengangkan di mana dalam satu PPKD saja, jumlah pendaftar bisa menembus angka 5.000 orang lebih. Jika kapasitas ini tidak segera ditingkatkan secara masif dan merata di lima wilayah kota administrasi, maka program pelatihan vokasi dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial tanpa dampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.

​”Kita harus adu cepat antara pelatihan yang kita lakukan agar mereka bisa diserap di dunia kerja dengan angkatan kerja baru yang terus tumbuh setelah lulus sekolah atau kuliah,” tegas politisi PKS tersebut

​Khoirudin menyadari bahwa memperluas jangkauan pelatihan tidak bisa hanya mengandalkan jalur birokrasi konvensional. Melalui serangkaian audiensi dan rapat pimpinan, ia mengaku telah mengidentifikasi adanya hambatan administratif yang kini mulai diurai. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah keberanian Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan dan perintah yang mendorong kolaborasi lintas sektor.

​Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Mengingat alokasi anggaran APBD belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan riil para pencari kerja, sinergi dengan dunia usaha menjadi mutlak diperlukan. Menurutnya, sektor swasta memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, dan pemerintah harus mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut.

​Sebagai bentuk aksi nyata, Khoirudin berencana menginisiasi kegiatan kreatif yang menyentuh sektor ekonomi mikro, seperti mengundang food truck barista dan menyelenggarakan pelatihan pembuatan roti berskala umum. Inisiatif ini diharapkan mampu membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk membuka usaha mandiri di bidang kuliner yang sedang tren.

​Tak hanya di pasar domestik, Ketua DPRD DKI ini juga menyinggung peluang besar penempatan tenaga kerja ke mancanegara, khususnya Jepang. Hingga saat ini, Jepang diketahui masih membutuhkan sekitar 15.000 tenaga kerja terampil. Namun, realisasi pengiriman dari Jakarta, seperti wilayah Jakarta Timur, masih tergolong sangat minim.

​”Penyedia tenaga kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kalau swasta saja bisa menyerap banyak, kenapa pemerintah tidak,” pungkasnya.

​Dengan optimalisasi MTU dan penguatan kolaborasi ini, DPRD DKI Jakarta berharap Pemprov bisa bergerak lebih lincah dalam membekali generasi muda Jakarta agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi kota, tetapi menjadi aktor utama yang siap diserap oleh pasar kerja global maupun domestik.