Kota Depok Siap Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Usaha Mandiri

NERACA

Depok - Adanya potensi terbesar pengguna teknologi digital warga Depok dalam "gairah roda perekonomian ekonomi digital; maka optimis bisa dicapai ratusan triliun rupiah dari kegiatan digital warga dalam usaha mandirinya. Bahkan, juga bisa tercipta peluang kesempatan kerja baru yang merata hingga ke pelosok kampung.

Demikian wawancara wartawan Ekonomi NERACA dengan Denhas Ary Wibowo SKOM, M.T, Kabid di Diskominfo Pemerintah Kota Depok yang Lulusan institut Teknologi Bandung (ITB), saat ditemui di ruang kerjanya, Lantai 7 Gedung DIBALEKA Pemkot Depok, Margonda, Kota Depok, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemkot Depok menyadari bahwa sebagian besar penduduknya telah terhubung dengan internet dan perangkat digital. Hal ini, menjadikan Kota Depok sebagai salah satu Kota dengan potensi besar dalam transformasi ke era ekonomi digital.

"Dengan populasi yang besar dan struktur demografi yang didominasi usia produktif, Maka, warga Depok memiliki peluang strategis untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau (UMKM), serta membuka lapangan kerja baru berbasis sistem teknologi ekonomi digital, " ujarnya yang sehari-hari akrab dipanggil Denhas.

Dikatakan, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan sejumlah komponen infrastruktur dan ekosistem pendukung, antara lain :

Akses internet berkualitas — koneksi stabil dan cepat sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi digital, terutama e-commerce, komunikasi, dan layanan digital Platform digital / E-commerce & Social Commerce — agar pelaku usaha dapat menjual produk secara online, menjangkau pasar luas tanpa terbatas Lokasi.

Sistem pembayaran digital & keuangan inklusif. Memudahkan transaksi, mengurangi penggunaan tunai, dan memberikan akses finansial yang lebih luas.

Logistik & distribusi yang handal. Dan, penyediaan layanan pengiriman cepat dan terpercaya agar produk dapat dikirim ke pelanggan di dalam maupun luar kota.

Digital marketing, media sosial, dan visibilitas online agar, dijelaskannya, pelaku Usaha dapat mempromosikan produknya secara efektif efisien memiliki nilai produktivitas yang menjangkau konsumen lebih luas.

Sistem manajemen usaha modern (inventory, pesanan, keuangan) — untuk mendukung efisiensi operasional, profesionalisme, dan skalabilitas usaha.

Keamanan data dan perlindungan informasi pelanggan / transaksi — untuk membangun kepercayaan digital masyarakat terhadap layanan online.

Akses ke modal / pembiayaan & pendanaan usaha yang mendukung usaha kecil berkembang, terutama dalam adopsi teknologi digital.

Yang perlu, lanjutnya, peningkatan literasi digital & keterampilan SDM; agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal: "Bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai pelaku ekonomi digital aktif, " katanya meyakinkan.

Regulasi dan kemudahan administrasi (termasuk perpajakan, izin, legalitas digital). Sehingga, usaha digital dapat berkembang secara formal, transparan, dan terintegrasi dengan sistem kota;

Dengan ekosistem seperti di atas, maka Kota Depok dapat mendorong transformasi ekonomi: "Dari ekonomi tradisional ekonomi digital, yang membuka peluang usaha mandiri, merata, dan berkelanjutan; serta menyerap tenaga kerja fitnah lebih luas penerataannya, termasuk juga di luar sektor formal, " ujarnya menjawab NERACA.

Analisis konteks nasional & relevansi untuk Kota Depok adanya beberapa data dan tren nasional mendasari optimisme terhadap potensi ekonomi digital di Kota Depok:

Dikemukakan, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 79,5% pada 2024 dan terus tumbuh setiap tahun dalam berbagai kondisi perekonomian global, regional maupun lokal.

Bahkan, adopsi digital oleh UMKM meningkat signifikan: banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Nenengah (UMKM) sudah mulai memanfaatkan platform online, pembayaran digital, dan media sosial untuk pemasaran dan transaksi.

Pasar E-commerce nasional juga terus melebar: Bila transaksi digital di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah pertahun.

"Hal tersebut, menandakan bahwa konsumen semakin nyaman membeli secara online," tutur Denhas Ary Wibowo yang akrab dipanggil Denhas di kalangan Almamaternya ITB.

Dikatakan. ekonomi digital telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional; dengan kontribusi nyata terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan peluang baru di sektor fintech, logistik, layanan digital, dan UMKM.

Karena itu, lanjutnya, Kota seperti Depok — dengan populasi besar dan demografi produktif — berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan gelombang digitalisasi ini.

"Apabila infrastruktur dan kebijakan mendukung Kota Depok yang bisa menjadi hub ekonomi digital di level Kota/Kabupaten, dan membantu pemerataan kemakmuran kesejahteraan ekonomi warga Kota Depok hingga bisa ke pelosok kampung," ujar Denhas Optimis.

Strateginya, terintegrasi untuk Depok: rencana aksi & prioritas kebijakan berikut rekomendasi strategi; agar Depok dapat secara sistematis membangun dan mengoptimalkan ekosistem ekonomi digital:

Pilar strategi rencana aksi & kebijakan, yaitu:

1. Infrastruktur Digital

Perlu percepatan perluasan jaringan fiber-optik dan broadband, serta penguatan jaringan seluler (4G/5G) di seluruh kecamatan, termasuk kawasan pinggiran. Pemerintah kota perlu memetakan “zona putih” (blank-spot) dan bekerja sama dengan operator Telekomunikasi untuk menutupnya.

2. Akses & Inklusi Digital untuk UMKM & Warga

Menyelenggarakan pelatihan literasi digital, manajemen e-commerce, digital marketing, dan keamanan siber bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum. Fokus pada kelompok usia produktif agar mereka mampu memanfaatkan teknologi.

3. Platform Lokal & Ekosistem UMKM Kota

Mendukung lahirnya e-commerce lokal atau marketplace komunitas Depok; memfasilitasi kolaborasi antara UMKM, koperasi lokal, dan startup teknologi. Bisa juga membuat “digital marketplace kota” untuk produk lokal Depok.

4. Fasilitas Pembayaran & Keuangan Digital

Bekerjasama dengan penyedia fintech / e-wallet / bank lokal untuk menyediakan layanan inklusif: pembayaran digital, pinjaman mikro, kredit Usaha Rakyat (KUR), agar UMKM mendapat akses modal & kemudahan transaksi.

5. Logistik & Distribusi Terintegrasi

Dukungan infrastruktur logistik: gudang, titik pengantaran, layanan pengemasan & pengiriman terjangkau. Memungkinkan usaha kecil menjangkau pelanggan luas di Jakarta, Kota sekitar dan daerah lain secara nasional.

6. Regulasi & Kebijakan Pemerintah Kota

Sederhanakan perizinan digital / bisnis online; menawarkan insentif bagi UMKM digital; yang integrasikan pajak & administrasi usaha secara digital; mendukung transparansi dan formalitas ekonomi digital.

7. Pelibatan SDM & Tenaga Kerja Lokal

Menggalakkan “kerja digital lokal”: misalnya freelancer, pekerja remote, creative economy (desain, konten, layanan digital), sehingga tidak hanya bergantung pada perdagangan barang — tapi juga jasa digital berbasis skill.

8. Smart-City & Data Governance

Membangun infrastruktur smart-city (misalnya platform layanan publik digital, open data, sistem informasi kota) yang bisa mendukung ekonomi digital, transparansi, dan efisiensi pemerintahan kota.

9. Pendidikan & Kemitraan Institusi

Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan komunitas teknologi untuk menciptakan ekosistem inovasi lokal — coding, startup, digital kreatif, dsb. Juga mengadakan inkubator & program akselerasi startup lokal.

10. Monitoring, Evaluasi, & Adaptasi Tren Teknologi

Menurutnya, perlu membentuk unit khusus di Diskominfo untuk memantau tren nasional/global (misalnya: e-commerce, fintech, AI, social commerce, supply-chain digital, regulasi); agar kebijakan kota selalu relevan dan responsif terhadap perubahan.

Risiko, Tantangan & Mitigasi

Tentu, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar implementasi strategi ini berjalan efektif

Kesenjangan digital: meskipun penetrasi internet tinggi, tidak semua warga/UMKM memiliki kemampuan digital atau perangkat — perlu program inklusi & bantuan perangkat jika diperlukan.

Modal dan biaya operasional: untuk berjualan digital, banyak pelaku UMKM kesulitan akses modal, biaya logistik, biaya pemasaran — solusi: kemitraan dengan fintech, KUR, atau modal dari pemerintah.

Keamanan dan kepercayaan digital: risiko keamanan data, penipuan online, ketidakpastian regulasi — perlu edukasi keamanan siber, regulasi lokal, dan sistem pembayaran & transaksi yang aman.

Distribusi dan logistik: infrastruktur logistik belum tentu merata, terutama untuk pengiriman di luar Depok yang perlu kerjasama dengan jasa kurir dan integrasi logistik lokal.

Sustainabilitas usaha: usaha digital bisa musiman atau tergantung tren; pelaku usaha perlu dibantu.

"Agar bisa adaptif, diversifikasi produk atau layanan, dan meningkatkan kualitas, yang bisa dipercepat terwujud sesuai janji dan RPJMD Walikota Depok DR. H. Supian Suri MM 2025-2030 dengan visinya Bersama Depok Maju, " ujar Denhas Ary Wibowo SKOM,MT Kabid di Diskominfo Kota Depok kepada NERACA. Dasmir