Pembatasan Uang Kartal: Langkah Ahmad Doli Kurnia di DPR

Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan tiga rekomendasi hasil kajian tata kelola partai politik kepada Presiden dan DPR.

Salah satunya adalah mendorong agar pembahasan UU Pembatasan Uang Kartal. Pasalnya, penggunaan uang tunai dalam pemilu sangat dominan.

“Saya menilai rekomendasi yang disampaikan oleh KPK itu secara umum baik dan progresif dalam upaya kita untuk menciptakan sistem politik, terutama demokrasi kita, yang makin berkualitas,” ujar Ahmad Doli Kurnia dalam keteranannya pada Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

Ahmad Doli Kurnia DPR: Pengelolaan Data Terintegrasi Jadi Fondasi Dalam Perumusan Kebijakan Nasional

Walaupun bukan hal baru, rekomendasi itu setidaknya dapat mendorong kita untuk menemukan solusi konkret dalam mengatasi beberapa kelemahan dan menutupi ketidaksempurnaan sistem politik kita.

Termasuk soal pembatasan uang kartal. Kalau beberapa waktu belakangan ini saya sering mengemukakan bagaimana kita harus terus berupaya menjadikan Pemilu yang bersih dan berwibawa, melalui revisi UU Pemilu, dengan menghilangkan berbagai praktik moral hazard pemilu (seperti political transactional, vote buying, money politics).

Salah satu solusi konkretnya adalah melalui pemberlakuan pembatasan uang kartal ini.

Baca Juga:

Ahmad Doli Kurnia DPR Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Langkat Sumut

Merespons Pidato Presiden Prabowo, Ahmad Doli Kurnia Tandjung: Visioner, Genuine, Jujur dan Konkret

“Jadi, selama niat dan tujuannya untuk menjadikan negara kita negara yang lebih baik, lebih bersih, lebih maju, dan untuk kemaslahatan bangsa, saya kira kita harus mendukung,” ujar Ahmad Doli Kurnia yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. (fri/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menanggapi rekomendasi KPK soal hasil kajian tata kelola parpol kepada presiden dan DPR.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Buka Komentar

TAGS DPR RI DPR parpol KPK Ahmad Doli Kurnia

BERITA TERKAIT

KASBI Minta UU Ketenagakerjaan Melibatkan Buruh, Biar Tak Digugat ke MK

UU Cipta Kerja, Irma Suryani: DPR Tak Boleh Lakukan Kesalahan Sama!

Tuntutan Demonstrasi Buruh di DPR, Singgung UU Ketenagakerjaan & Reformasi Pengupahan

Apresiasi Kinerja Menteri ESDM, Nurdin Halid DPR: Ketahanan Energi Indonesia Naik ke Peringkat Dua Dunia

May Day di Jakarta, 5 Ribu Buruh Demo di DPR, Perwakilan Diterima Pimpinan Dewan

Cegah Dana Desa Salah Sasaran, Misbakhun Dorong Kades Paham Pengelolaan Keuangan