Pengaruh Taipan Teknologi dalam Kebijakan Global di Era Digital

Dari CEO perusahaan teknologi menjadi "aktivis politik"

Sepanjang sebagian besar abad ke-20, kekuatan global dibentuk terutama oleh negara dan lembaga antar pemerintah. Para taipan kapitalis—dari bidang keuangan hingga minyak atau industri—baik yang mengendalikan keadaan di balik layar maupun tidak, umumnya menampilkan citra publik yang agak samar.

Namun, saat kita memasuki abad ke-21, realitas baru muncul: sekelompok kecil pemimpin teknologi tidak hanya mendominasi pasar, tetapi juga secara langsung memengaruhi kebijakan publik, keamanan nasional, dan tatanan dunia secara populer, layaknya politisi.

Elon Musk dari platform media sosial X, Jeff Bezos dari platform e-commerce Amazon, Mark Zuckerberg dari Facebook, Tim Cook dari Apple, dan Sam Altman – bapak dari ChatGPT – bukan lagi sekadar CEO yang menjalankan bisnis. Mereka mengendalikan infrastruktur digital, data, rantai pasokan teknologi tinggi, dan, yang lebih penting, platform yang semakin diandalkan oleh negara dan masyarakat.

Kemunculan para taipan teknologi tidak terjadi dalam semalam. Awalnya, mereka dipandang sebagai simbol inovasi, kreativitas, dan globalisasi. Namun, seiring platform teknologi berkembang hingga mencapai miliaran pengguna, batasan antara kekuatan ekonomi dan politik mulai kabur.

Saat ini, keputusan Elon Musk dapat memengaruhi bagaimana informasi disebarkan dalam konflik; strategi Amazon atau Microsoft dapat membentuk infrastruktur komputasi awan yang digunakan pemerintah; dan model kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh OpenAI, Google, atau Meta secara langsung memengaruhi pendidikan, keamanan, militer, dan pemerintahan.

Saat ini sulit untuk menemukan negara yang berada di luar tren penerapan AI yang semakin meluas pada aktivitas administratif sehari-hari. Mudah juga untuk menemukan contoh bagaimana media sosial telah memberikan dampak yang luar biasa pada pembentukan (atau penggulingan) pemerintahan.

Pemilihan presiden AS tahun 2024 adalah contoh paling jelas dari pengaruh media sosial dan AI – dengan TikTok, Instagram, dan X menjadi medan pertempuran utama untuk menyebarkan informasi yang salah tentang lawan. Survei Brookings Institute tentang pemilihan ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% warga Amerika terpapar informasi yang salah di media sosial selama masa kampanye para kandidat.

Contoh lain adalah Nepal, di mana para mahasiswa, yang tidak puas dengan larangan media sosial, melancarkan kampanye protes besar-besaran, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli pada bulan September tahun ini.

Tentu saja, para taipan teknologi tidak memiliki peran atau pengaruh langsung dalam cerita-cerita di atas. Tetapi dengan memiliki dan mengendalikan media sosial, perangkat AI, dan infrastruktur yang diperlukan untuk komunikasi seperti komputasi awan dan ponsel pintar, para taipan teknologi ini secara tidak langsung membentuk, mengendalikan, atau memperkuat opini publik global.

Ketika Negara dan Perusahaan Teknologi Besar sama-sama bekerja sama dan "bersaing"

Hal ini mengungkap paradoks yang muncul di era Industri 4.0: Banyak negara, termasuk negara adidaya, lebih membutuhkan perusahaan teknologi daripada sebaliknya.

Di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, kedirgantaraan, dan big data, kemampuan inovasi sebagian besar berada di tangan sektor swasta. Sebagian besar negara terpaksa bergantung pada bisnis untuk mengembangkan teknologi pertahanan, pengawasan, perkiraan ekonomi, dan bahkan manajemen administrasi.

Namun, keunggulan-keunggulan ini juga menimbulkan kekhawatiran yang mendalam.

Pertama, terdapat konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika sekelompok kecil individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran informasi, data, dan teknologi inti, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Tidak seperti politisi, mereka tidak tunduk pada pengawasan atau akuntabilitas langsung dari pemilih.

Sidang kongres terkenal, seperti sidang CEO Facebook Mark Zuckerberg atau CEO TikTok Shou Zi Chew, pada dasarnya merupakan pertarungan kecerdasan, karena para taipan ini berupaya membela kebijakan dan praktik bisnis perusahaan mereka terhadap sanksi dan tuntutan dari para politisi.

Kedua contoh ini juga mengarah pada kekhawatiran kedua: konflik kepentingan. Kepentingan pemegang saham, perusahaan teknologi, dan kepentingan publik tidak selalu bertepatan. Keputusan bisnis yang optimal dapat membahayakan keamanan, privasi, atau stabilitas sosial. Misalnya, jejaring sosial dan platform berbagi video yang mengumpulkan data pengguna dapat berdampak negatif terhadap keselamatan dan privasi ratusan juta orang di seluruh dunia.

Kekhawatiran ketiga adalah terkikisnya kedaulatan nasional, terutama bagi negara-negara kecil dan menengah. Ketika data, AI, dan infrastruktur komunikasi bergantung pada platform asing, otonomi strategis negara akan berkurang.

Menghadapi kenyataan ini, berbagai negara berupaya menyesuaikan hubungan mereka dengan perusahaan teknologi besar, tetapi dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.

Uni Eropa (UE) telah memilih jalur regulasi yang ketat, melalui undang-undang tentang persaingan usaha, data, dan kecerdasan buatan. Tujuan UE bukan hanya untuk melindungi konsumen tetapi juga untuk membatasi kekuasaan berlebihan perusahaan teknologi asing.

Sementara itu, AS tetap terpecah antara dua posisi: memandang perusahaan teknologi besar sebagai keunggulan strategis global, sekaligus menghadapi tekanan domestik untuk memerangi monopoli dan melindungi demokrasi. Di kawasan Asia-Pasifik, banyak negara memilih pendekatan yang lebih pragmatis, memanfaatkan teknologi untuk pembangunan sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan melalui strategi "kedaulatan digital".

Dari perspektif ini, tantangan terbesar untuk era 4.0 bukanlah apakah raksasa teknologi memiliki kekuasaan atau tidak, tetapi bagaimana kekuasaan itu dikendalikan dan diseimbangkan.

Jika negara-negara membangun kerangka hukum yang transparan, meningkatkan akuntabilitas, dan berinvestasi dalam kemampuan teknologi publik, pengaruh perusahaan teknologi besar dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, jika kekuasaan terus terkonsentrasi tanpa pengawasan, dunia berisiko memasuki era baru di mana kekuasaan tidak lagi dialokasikan di sepanjang perbatasan nasional, tetapi berdasarkan kendali atas teknologi.