Satu Tahun Luthfi-Yasin: Pertumbuhan Ekonomi Jateng Capai 5,37% dan Pengangguran Turun

Semarang -

Satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen diklaim meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jateng 5,37 persen. Namun, keduanya didorong untuk memperkuat komunikasi melalui media sosial.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo, dalam pemaparan kinerja satu tahun Luthfi-Yasin di Kantor Pemprov Gubernur, Kecamatan Semarang Selatan, mengklaim kepemimpinan Luthfi-Yasin menunjukkan capaian yang positif.

"Alat ukurnya jelas, bukan sekadar narasi. Ada delapan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah," kata Zulkifli di Kantor Pemprov Jateng, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut, delapan indikator itu yakni tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas nasional, indeks demokrasi Indonesia, otonomi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, dan tingkat pengangguran terbuka.

"Pertumbuhan ekonomi di 2025 kita terus mengalami kenaikan dari tahun 2023, 2024 sampai 2025 itu 5,37 persen, di bawahnya DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Banten. Kondisi perekonomian Jawa Tengah itu masuk top 10 ekonomi terbagus di 38 provinsi. Inflasi kita itu tetap terjaga di 2,72 persen," terangnya.

Dari sisi investasi, realisasi mencapai Rp 88,5 triliun atau tumbuh 28,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini, kata Zulkifli, diklaim tertinggi di Pulau Jawa secara persentase.

"Kita itu investasi yang tertinggi dari sisi persentase pertumbuhan, dari Rp 88,5 triliun itu, 418 ribu serapan tenaga kerjanya," jelasnya.

Zulkifli mengatakan, pada indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen. Sementara angka kemiskinan menurun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.

"Kita bertahan di nomor dua di 9,39 yang di atas kita DIY, ini menjadi PR kita memang di tingkat kemiskinan," tuturnya.

Intervensi yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, lanjutnya, yakni pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, beasiswa anak tidak sekolah, sekolah kemitraan, hingga pembangunan unit sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK.

"Kemudian indeks demokrasi Indonesia (target) 85,81-89,07. Tercapai sampai 85,84, masih di dalam range. Otonomi fiskal daerah (target) 63 persen sekarang kita 63,01 persen, tercapai," jelasnya.

Satu indikator yang belum tercapai adalah Indeks Integritas Nasional yang berada di angka 75,38, di bawah target yakni 80,97.

"Indeks Integritas Nasional kita di 80. Nah, ini yang tidak tercapai, yang menjadi salah satu PR," tuturnya.

"Dulu seingat saya, setiap tahun ada 4-5 yang tidak tercapai. Tapi sekarang kita menjaga benar indikator-indikator ini, kita lakukan perbaikan, dan terus dilakukan pembenahan," lanjutnya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh. Ia menegaskan, penilaian terhadap gubernur berbasis pada capaian RPJMD. Jika indikator dalam RPJMD tercapai, maka secara formal itu ukuran keberhasilan.

"Di saat indikator faktor-faktor itu tercapai, pertanyaan selanjutnya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat," ujarnya.

Saleh pun menyinggung kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan Pemprov Jateng melalui Peraturan Gubernur. Ia menyebut saat muncul protes masyarakat terkait kebijakan pajak, Gubernur Luthfi mengutus Sekda bertemu pimpinan DPRD untuk membahas diskon pajak.

"Artinya Pak Luthfi cukup demokratis terkait dengan aspirasi masyarakat yang muncul. Walaupun nanti itu berdampak terhadap indikator dalam RPJMD yaitu pendapatan asli daerah," katanya.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah pemerataan dampak pembangunan antarwilayah serta menjaga capaian indikator hingga akhir periode lima tahun.

"Karena di dalam RPJMD kita, saya perlu mengingatkan, bahwa RPJMD kita itu ada dua spirit yang dibangun. Satu Jawa Tengah sebagai pusat industrialistik, kemudian yang kedua sebagai lumbung pangan.

Saleh memberi catatan agar aspek kehadiran dan komunikasi publik Luthfi-Yasin juga diperkuat. Ia mencontohkan kehadiran Luthfi saat meninjau perbaikan jalan dan penanganan bencana sebagai bentuk kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.

"Karena ibaratnya sesuatu yang baik jika disampaikan dengan baik, akan menjadi baik. Tapi sesuatu yang baik karena tidak pernah disampaikan, orang tahunya tidak baik. Jadi menurut saya ini penting, media sosialnya suatu sunatullah," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini alias NHS, menilai capaian berbasis angka belum tentu berbanding lurus dengan persepsi publik.

Ia menyebut ada potensi 'communication gap' antara kinerja birokrasi dan persepsi masyarakat, karena kerap kali masyarakat tak mengetahui atau merasakan langsung dampak dari kinerja yang baik, sehingga capaian yang ada tidak terbaca.

"Sayang sekali ketika begitu baik bekerja, tetapi tidak dilihat. Berbahaya sekali Pak Luhtfi yang sudah bekerja keras bersama Gus Yasin, tetapi tidak dianggap sebagai prestasi. Kata Pak Saleh, 'Bekerja? Iya.' Tetapi soal persidangan publik, yang vox populi vox dei itu tidak terekam dengan baik," ujarnya.

Ia pun mengingatkan kepada Luthfi-Yasin soal pentingnya komunikasi publik yang efektif melaui media sosial, tanpa terjebak pada glorifikasi berlebihan, karena terlalu sering mengunggah aktivitas atau overpublicized.

"Menurut saya Pak Luthfi tidak begitu (overpublicized) . Beliau yang saya tangkap adalah ' ramai ing gawe, sepi ing pamrih.' Itu baik, tetapi jangan kemudian terus-terusan seperti itu," sarannya.

(apu/dil)