Survei Porec: Antara Legitimitas dan Skeptisisme Peneliti

Laporan dari Policy Research Center (Porec) yang mengklaim mencerminkan suara publik telah menuai kritik tajam dari peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mas Hadi. Survei yang mencatat angka mencolok, seperti 87% responden menganggap program tersebut rawan korupsi dan 88% menilai lebih menguntungkan elite, dipertanyakan kredibilitasnya.

Porec mengklaim melakukan survei untuk memahami pandangan masyarakat terkait program bantuan, namun Mas Hadi menilai bahwa lembaga ini tidak terdaftar dalam asosiasi survei resmi di Indonesia, seperti Persepi atau Aropi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar merefleksikan opini publik atau sekadar diolah dari data yang tidak valid.

Mas Hadi mengemukakan lima kritik utama terhadap survei Porec. Pertama, metodologi yang digunakan dianggap tidak transparan. Survei tersebut dilakukan secara online dengan 1.168 responden, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai metode sampling, margin of error, maupun distribusi responden secara geografis. Hal ini membuat klaim bahwa survei tersebut bersifat “nasional” menjadi meragukan, mengingat populasi responden cenderung berasal dari kelompok menengah atas yang aktif di internet, sementara target program MBG adalah masyarakat menengah dan kelompok rentan.

Kedua, terdapat masalah pada verifikasi data. Mas Hadi menunjukkan bahwa 80,4% penerima manfaat program dalam survei pertama tidak melalui proses verifikasi yang memadai; hanya mengandalkan klaim dari responden, yang dapat dianggap sebagai pendekatan yang tendensius dan tidak logis. Ketiga, tidak adanya triangulasi data menjadi masalah signifikan, karena survei ini tidak membandingkan hasilnya dengan data administratif, tanpa verifikasi lapangan, dan tanpa metode lain yang dapat memperkuat temuan yang dilaporkan.

Lebih lanjut, Mas Hadi mengkritik bahwa kutipan dari responden yang disajikan dalam laporan lebih mirip anekdot terpilih, tanpa penjelasan yang jelas mengenai bagaimana mereka dipilih dan seberapa representatifnya. Selain itu, tidak adanya lembaga pengawas yang mengawasi Porec menjadi pertanyaan besar mengenai legitimasi hasil survei ini. Dengan demikian, hasil survei Porec perlu ditelaah lebih jauh agar tidak menyesatkan publik.

Dengan berbagai kritik yang disampaikan, penting bagi lembaga survei untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam penelitian mereka. Keberadaan lembaga yang tidak terdaftar dalam asosiasi resmi menambahkan tantangan dalam mempertahankan integritas penelitian. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menanggapi hasil survei, agar tidak terjebak dalam opini yang dibungkus dengan statistik yang meragukan.