Anton Suratto dan AHY Serukan Perkuatan Keamanan Siber Nasional

Laporan: Moh. Jumri

PR Subang, JAKARTA – Lanskap konflik global kini telah bergeser dari sekadar adu kekuatan fisik menjadi perang asimetris di ruang digital.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Suratto, yang menyebut bahwa ancaman kedaulatan masa kini sering kali tidak kasat mata namun berdampak fatal.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Keamanan Siber dan Sandi 2026 di kantor BSSN, Rabu (25/2/2026), politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa serangan modern tidak lagi selalu diawali dengan mobilisasi tank atau personel militer di perbatasan.

Anton menjelaskan bahwa risiko nyata saat ini muncul dalam bentuk peretasan infrastruktur strategis hingga pencurian data sensitif negara.

"Konflik hari ini bisa bermula dari sabotase sistem informasi dan intrusi data strategis melalui perang siber yang senyap," ungkap Anton melalui pernyataan resminya.

Ia menekankan bahwa keamanan siber tidak boleh lagi dianggap sebagai isu sampingan, melainkan harus dikunci sebagai pilar utama dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.

Integrasi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas negara di tengah arus digitalisasi yang kian kencang.

Sinergi Strategis dengan Menko AHY

Visi tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam forum ekonomi digital, AHY menggarisbawahi bahwa kejahatan siber merupakan ancaman hibrida, baik militer maupun non militer, yang bisa diluncurkan oleh aktor negara maupun kelompok non-negara.

AHY menyoroti tiga poin utama dalam menghadapi tantangan ini:

1. Transformasi Tata Kelola: Memperbaiki sistem regulasi dan manajemen risiko siber.

2. Ketahanan Infrastruktur: Memperkuat perangkat keras dan lunak penyangga ekonomi digital.

3. Literasi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman publik agar tidak menjadi titik lemah dalam rantai keamanan siber.

"Kita dituntut untuk selalu waspada dan menyiapkan langkah mitigasi yang konkret, sembari tetap menjaga agar perkembangan ekonomi digital tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," tutur AHY tegas.

Mengingat eskalasi serangan siber pada berbagai konflik global belakangan ini, peringatan dari kedua tokoh ini menjadi alarm penting bagi Indonesia.

Penguatan pertahanan digital bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk memproteksi infrastruktur kritis dan menjaga martabat bangsa di kancah internasional.***