Menilik Latar Belakang Eksodus Rohingya dari Myanmar: Agama, Etnis, hingga Faktor Ekonomi-Politik

Penindasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar kerap dipahami semata sebagai persoalan agama, mengingat mayoritas Rohingya beragama Islam dan kerap dikaitkan langsung dengan isu tersebut. Namun, sejumlah analisis menilai ketegangan yang mendorong gelombang pengungsian Rohingya juga berkaitan dengan dinamika etnis, politik, dan ekonomi di negara bagian Rakhine, tempat Rohingya hidup berdampingan dengan komunitas Rakhine yang mayoritas beragama Buddha.

Di tengah narasi yang menonjolkan faktor agama, muncul pertanyaan tentang apa yang berada di balik perlakuan terhadap Rohingya, termasuk relasi mereka dengan etnis Rakhine. Hal ini mengingat etnis Rakhine sendiri disebut pernah mengalami penindasan dari pemerintah Myanmar. Pada periode pemerintahan Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar juga dikabarkan “membiarkan” kekerasan terhadap Rohingya.

Persaingan dan sejarah relasi Rohingya–Rakhine

Analisis Siegfried Wolf—Kepala Bidang Penelitian di South Asia Democratic Forum (SADF) di Brussels, Belgia, serta peneliti di Universitas Heidelberg, Institut South Asia—menyebutkan bahwa Myanmar bisa jadi tidak memerangi Islam, melainkan Rohingya. Dalam pandangannya, komunitas Rakhine yang hidup berdampingan dengan Rohingya merasa didiskriminasi secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi, dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma.

Wolf juga menyoroti narasi tentang status Rakhine sebagai pribumi di wilayahnya, sementara Rohingya disebut sebagai pendatang dari Bengal pada masa Inggris menguasai Myanmar (ketika itu Birma). Terdapat riwayat yang menyebut Inggris mempersenjatai Rohingya melawan komunitas setempat, termasuk etnis Rakhine, dan pada akhir Perang Dunia II Rohingya juga membantu Sekutu menghadapi Jepang. Dalam rujukan yang sama, jumlah komunitas Rohingya di Myanmar diperkirakan sekitar 1,1 juta jiwa pada 2015.

Di tengah situasi hidup berdampingan, Rakhine disebut memandang Rohingya sebagai saingan tambahan dan ancaman terhadap keberadaan mereka sebagai bagian dari warga Myanmar. Menurut Wolf, persepsi ini menjadi penyebab utama ketegangan di negara bagian tersebut dan berujung pada sejumlah konflik bersenjata antarkedua kelompok.

Dalam suasana yang tidak harmonis, komunitas Rakhine juga disebut merasa dikhianati secara politis karena Rohingya tidak memberikan suara kepada Rakhine. Wolf menilai situasi ini memicu pertikaian yang makin meruncing, sementara pemerintah Myanmar dinilai tidak mendorong rekonsiliasi antara Rakhine dan Rohingya. Sebaliknya, pemerintah disebut mendukung fundamentalis Buddha untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah yang kaya sumber daya alam.

Agama, kemiskinan, dan perebutan akses ekonomi

Meski dukungan pemerintah kepada kelompok fundamentalis Buddha disebut menguat, Wolf menyatakan Myanmar tetap memandangnya bukan sebagai kekerasan terhadap Islam. Dalam konflik horizontal antarkelompok di Myanmar, khususnya di Rakhine, muncul konstruksi bahwa Islam adalah ancaman terbesar bagi Buddha. Situasi ini dinilai makin pelik karena Myanmar berada di sekitar negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.

Dalam narasi tersebut, Rohingya juga digambarkan sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Buddha, bahkan disebut-sebut dapat menjadi jalan menuju islamisasi di Myanmar.

Wolf menambahkan, Rakhine termasuk negara bagian dengan tingkat kemiskinan tinggi meski kaya sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, warga Rohingya dipersepsikan sebagai beban ekonomi tambahan karena bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan bisnis. Di sisi lain, pekerjaan dan bisnis di wilayah itu disebut banyak dikuasai kelompok elit Burma. Karena itu, rasa tidak suka terhadap Rohingya dinilai tidak semata persoalan agama, melainkan juga didorong faktor politik dan ekonomi.

Isu migrasi, definisi pengungsi, dan praktik percaloan

Ketika komunitas Rohingya merasa tidak dilindungi, tawaran untuk mencari kehidupan baru di luar negeri pun diterima. Namun, dalam praktiknya, banyak yang disebut ditawari jasa melalui calo dan penipu dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Dalam konteks ini, artikel menggarisbawahi definisi pengungsi: orang yang melarikan diri dari perang, kekerasan, konflik, atau persekusi dan telah melintasi perbatasan internasional untuk mencari keamanan di negara lain.

Disebutkan pula adanya kritik Paus Fransiskus terhadap negara-negara Eropa Barat yang menolak pengungsi. Namun, kritik itu dinilai hanya melihat persoalan di hilir, sementara sebagian orang yang disebut pengungsi juga merupakan korban perdagangan manusia.

Dampak di negara transit dan sorotan pada bantuan

Dalam kasus tertentu, warga Rohingya yang telah membayar dijanjikan berangkat ke Australia, tetapi didaratkan di Indonesia. Pada saat yang sama, Australia disebut memperketat persyaratan imigran, termasuk ketentuan harus melalui negara ketiga seperti Indonesia serta terbukti secara formal sebagai pengungsi, bukan korban perdagangan orang.

Di beberapa daerah yang menampung pengungsi Rohingya, disebut terjadi kesenjangan sosial antara pengungsi yang menerima ransum dalam dolar AS dan warga lokal yang hidup di bawah garis kemiskinan. Disebutkan pula data bahwa seorang pengungsi Rohingya dewasa menerima Rp 1,25 juta per bulan, sedangkan anak-anak Rp 500.000 per orang per bulan. Kondisi ini dinilai ironis dan dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal akibat kesenjangan yang nyata.

Artikel juga menyinggung bahwa bantuan asing atas nama agama kepada komunitas Rohingya dapat membuat Rakhine merasa terasing di tanah airnya sendiri karena tidak menerima bantuan serupa, baik dari pihak asing maupun dari negaranya. Dalam situasi demikian, tekanan terhadap Rohingya yang mendorong mereka mengungsi dipandang sebagai konsekuensi dari kondisi di Rakhine.

Dalam kaitan bantuan, UNHCR disebut memberikan biaya hidup dengan standar Eropa Barat kepada pengungsi. Namun, UNHCR juga dikritik karena dinilai tidak melancarkan kritik terhadap negara-negara yang membiarkan warganya mempertaruhkan nyawa menyeberang lautan untuk mencari kehidupan baru dengan bayaran tertentu tanpa alasan tertindas secara politis di negara asalnya.

• Isu Rohingya kerap dipahami sebagai konflik berbasis agama, namun juga terkait sejarah, etnis, dan perebutan akses ekonomi-politik di Rakhine.
• Ketegangan Rohingya–Rakhine disebut dipengaruhi persepsi status pribumi–pendatang, persaingan sumber daya, serta dinamika politik lokal dan pusat.
• Di negara transit, persoalan bantuan dan kesenjangan sosial dapat memunculkan kerentanan baru, termasuk potensi konflik dengan warga setempat.