OpenAI Pertimbangkan Kerja Sama dengan NATO Setelah Kesepakatan dengan Pentagon

Latar News - JAKARTA - OpenAI tengah mempertimbangkan kontrak untuk menggelar teknologi kecerdasan buatannya di jaringan “tidak terklasifikasi” milik NATO. Hal ini diketahui menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut pada 3 Maret.

Langkah ini muncul hanya beberapa hari setelah perusahaan pemilik ChatGPT itu meneken kesepakatan dengan Pentagon, memperluas jejaknya di sektor pertahanan Barat.

Laporan awal datang dari The Wall Street Journal yang menyebut OpenAI membuka peluang kerja sama dengan NATO. Dalam pertemuan internal perusahaan, CEO OpenAI Sam Altman sempat mengatakan bahwa perusahaan “melihat peluang untuk deploy di seluruh jaringan terklasifikasi NATO”.

Namun, juru bicara perusahaan kemudian mengklarifikasi kepada media tersebut bahwa Altman keliru menyebutkan istilah, dan peluang kontrak yang dibahas sebenarnya terbatas pada jaringan “tidak terklasifikasi” NATO.

NATO, aliansi militer beranggotakan 32 negara di kawasan Atlantik Utara dan Eropa, belum memberikan tanggapan resmi tentang hal ini.

Langkah OpenAI ini terjadi setelah perusahaan yang didukung Microsoft dan Amazon itu mengumumkan kesepakatan untuk menggelar teknologinya di jaringan terklasifikasi Pentagon. Kesepakatan tersebut diumumkan menyusul arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta pemerintah menghentikan kerja sama dengan pesaing OpenAI, Anthropic.

Keputusan tersebut memicu gelombang perdebatan internal dan eksternal. Anthropic tersingkir dari pembicaraan kontrak setelah terjadi kebuntuan dengan Pentagon terkait penggunaan teknologi AI.

CEO Anthropic, Dario Amodei, sebelumnya menegaskan penolakan perusahaannya terhadap penggunaan model AI untuk pengawasan massal domestik atau pengoperasian senjata otonom penuh tanpa keterlibatan manusia.

Pentagon sebelumnya menyatakan tidak memiliki kepentingan menggunakan AI untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika maupun untuk mengembangkan senjata yang sepenuhnya beroperasi tanpa kontrol manusia. Namun, Departemen Pertahanan AS menegaskan ingin memastikan bahwa penggunaan AI yang sah secara hukum tetap diperbolehkan.

Dalam pernyataan yang diperbarui pada 2 Maret setelah kesepakatan dengan Pentagon tercapai pada 27 Februari, OpenAI menyatakan bahwa sistem AI mereka “tidak akan secara sengaja digunakan untuk pengawasan domestik terhadap warga dan warga negara AS”. Perusahaan juga menambahkan bahwa Pentagon menegaskan layanan AI tersebut tidak akan digunakan oleh badan intelijen seperti National Security Agency.

Altman mengakui keputusan bekerja sama dengan Pentagon bukan tanpa risiko reputasi. “Saya pikir ini adalah contoh keputusan yang kompleks, namun tepat, dengan konsekuensi merek yang sangat sulit dan PR yang sangat negatif bagi kami dalam jangka pendek,” kata Altman dalam pertemuan perusahaan pada 3 Maret, seperti dilaporkan The Wall Street Journal.

Jika kontrak dengan NATO benar terealisasi, langkah ini akan memperluas peran OpenAI dalam infrastruktur keamanan Barat, meski terbatas pada jaringan yang tidak terklasifikasi. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perlombaan adopsi AI di sektor militer, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah AI akan masuk ke ranah pertahanan, melainkan seberapa jauh dan dengan pagar etika seperti apa.