Pembahasan Penanggulangan Konflik SARA di Banggai oleh PRD dan Pemprov Sulteng

Palu - Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengadakan diskusi dengan Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, mengenai penanganan konflik bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang terjadi di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Pertemuan ini berlangsung pada Senin pagi dan dihadiri oleh dua perwakilan PRD, Adi Aprianto dan Neni Setiawati.

Adi Aprianto menyatakan bahwa PRD meminta pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti isu yang telah berkembang di Kabupaten Luwuk, yang dinilai telah mengarah pada konflik SARA. Dia menekankan pentingnya pengalaman masa lalu, seperti yang terjadi di Poso, sebagai pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik di Banggai.

“Sulteng memiliki pengalaman pahit terkait isu SARA, dan semua pihak di Banggai harus belajar dari hal tersebut,” ujar Adi. Ia juga meminta Pemprov Sulteng untuk melakukan rekonsiliasi dengan tokoh-tokoh adat setempat guna mencegah meluasnya konflik yang ada. Menurutnya, upaya ini penting untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila di daerah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Hidayat Lamakarate mengungkapkan adanya keterlambatan dari pemerintah Kabupaten Banggai dalam menangani konflik. Ia mengingatkan bahwa pendekatan dengan tokoh-tokoh adat harus dilakukan secepatnya untuk mencegah konflik yang lebih besar. “Pengalaman saya di Kabupaten Banggai Laut menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat penting,” ungkapnya.

Sekprov Sulteng juga menghimbau kepada PRD sebagai elemen pergerakan untuk berkontribusi dalam proses rekonsiliasi, serta berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain untuk bersama-sama meredakan ketegangan yang ada. Ia meminta PRD untuk turun ke lapangan guna mengumpulkan informasi dan menyampaikan masukan kepada Pemprov Sulteng, sehingga keputusan yang diambil dapat berdasarkan data dan aspirasi masyarakat.

Hidayat Lamakarate menekankan bahwa konflik yang mengarah pada sentimen SARA harus dihindari, karena hal itu berpotensi merugikan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa investor mungkin akan enggan datang ke Banggai atau bahkan ke seluruh Sulawesi Tengah jika situasi ini tidak ditangani dengan baik.