Pertanyaan Guru Besar IPB Mengenai Latar Belakang Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap latar belakang Sudaryono, yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Dwi Andreas menilai bahwa Kementerian Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dan seharusnya dipimpin oleh individu yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang relevan di bidang pertanian.

"Pertama terkait latar belakang pendidikan dan pekerjaan Sudaryono. Sebenarnya ini tidak ada, tidak nyambung sama sekali dengan isu-isu pertanian dan pangan," ujar Andreas dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis (18/7).

Menurut informasi yang diperoleh dari laman Sudaryono.id, Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah, pada 23 Januari 1985, dan saat ini berusia 39 tahun. Ia berasal dari keluarga petani di Jawa Tengah dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono telah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto sejak 2010 setelah menyelesaikan pendidikan di Jepang. Selain itu, pada 2020, ia juga diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Dari sisi karier, Sudaryono memulai perjalanan profesionalnya di sektor usaha sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy pada 2014. Selanjutnya, ia menjabat sebagai CEO Garuda TV pada 2018, dan menjadi CEO PT Nusantara Telematics System serta Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2019 dan 2020, berturut-turut. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA).

Mengenai latar belakang pendidikannya, Sudaryono menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara dan kemudian melanjutkan studi S1 di National Defense Academy of Japan. Ia juga meraih gelar Magister Manajemen di salah satu universitas di Jerman dan gelar S3 dari Institut Pertanian Bogor.

Dwi Andreas mengungkapkan bahwa jika isu pertanian dianggap penting, maka pemilihan Wamentan seharusnya jatuh kepada individu yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Ia memberikan contoh mengenai pemilihan Menteri Keuangan yang biasanya berdasarkan profesionalisme dan pengalaman, bukan semata-mata dari partai politik.

Andreas juga menyoroti program food estate yang dicanangkan sejak 2015 di Merauke seluas 1,2 juta hektare. Ia mempertanyakan hasil dari program tersebut, menegaskan bahwa realitas yang ada harus diperhatikan dalam konteks pemilihan pejabat di Kementerian Pertanian.