Prabowo Subianto: Menghadapi Isu Pelanggaran HAM dan Harapan di Pilpres 2019

Prabowo Subianto kembali terjun ke arena pemilihan presiden Indonesia, berharap hasil yang lebih baik dibandingkan dua kali percobaan sebelumnya. Meskipun berbagai lembaga survei menunjukkan posisinya masih di bawah calon petahana Joko Widodo, tim pemenangan Prabowo tetap optimis bahwa pilpres 2019 akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi mereka.

Rizal Ramli, mantan menteri dan pengamat ekonomi, menyatakan bahwa terdapat kemungkinan Prabowo dapat mengejutkan publik, mirip dengan yang terjadi pada pemilihan umum di Malaysia tahun lalu, di mana koalisi yang dipimpin Mahathir Mohamad berhasil menggulingkan partai yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Menurut Rizal, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi, khususnya di kalangan petani dan kelas menengah, dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk meraih dukungan.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh Philips Vermonte, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS). Vermonte menilai bahwa situasi politik di Indonesia berbeda dengan Malaysia. Ia berargumen bahwa tidak ada proses delegitimasi terhadap Jokowi yang sebanding dengan yang terjadi pada Perdana Menteri Najib Razak di Malaysia, yang terlibat dalam skandal korupsi besar.

Vermonte juga mencatat bahwa lawan Najib, Mahathir, memiliki rekam jejak yang diakui sebagai mantan perdana menteri, sementara Prabowo, meskipun berpengalaman, masih dibayangi oleh kontroversi masa lalu. Ia mengingatkan bahwa meskipun Jokowi memiliki keunggulan suara yang signifikan, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, terutama jika tim Prabowo dapat menggerakkan pemilih secara efektif pada hari pemilihan.

Prabowo, yang telah mencalonkan diri untuk ketiga kalinya, sebelumnya menjabat sebagai calon wakil presiden pada 2009 dan sebagai calon presiden pada 2014, merasa bahwa keinginannya untuk memperbaiki kondisi masyarakat mendorongnya untuk kembali terjun ke dunia politik. Ia menyatakan bahwa meski bisa menikmati hidup di luar politik, ia merasa bahwa mengabdi kepada rakyat adalah kewajiban.

Mengenai latar belakangnya, Prabowo lahir dalam keluarga yang dekat dengan kekuasaan. Ia memiliki pengalaman panjang dalam militer, namun masa lalunya selalu diwarnai oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pada 1997-1998. Meskipun ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh bawahannya, isu ini tetap menjadi tantangan yang harus ia hadapi dalam pencalonannya.

Prabowo juga mengklaim bahwa dirinya telah menjelaskan semua isu yang mengaitkan namanya dalam buku yang diterbitkan oleh tim pemenangannya. Dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa tindakan terhadap aktivis pro-demokrasi tidak dapat dianggap sebagai penculikan, melainkan sebagai upaya untuk mengamankan situasi.

Setelah mengasingkan diri ke Yordania pasca-reformasi, Prabowo kembali ke Indonesia dan menekuni bisnis sebelum akhirnya mendirikan Partai Gerindra. Kini, setelah membentuk koalisi dengan beberapa partai, termasuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, Prabowo kembali bersiap menghadapi pemilihan presiden dengan harapan untuk membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia.