Tagar #IndonesiaGelap: Suara Mahasiswa untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Pada 17 Februari 2025, tagar #IndonesiaGelap mencuri perhatian di media sosial, khususnya di platform X, dengan lebih dari 81.900 unggahan. Tagar ini menjadi alat bagi banyak warganet untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks ini, tagar Indonesia Gelap dianggap sebagai simbol kekhawatiran akan kondisi politik dan sosial di Indonesia saat ini.

Tagar ini dilatarbelakangi oleh aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada hari yang sama. Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Asal Usul Tagar Indonesia Gelap

Tagar Indonesia Gelap menggunakan lambang Garuda dengan latar belakang hitam, yang secara simbolis mengindikasikan kekhawatiran akan masa depan bangsa. Ini merupakan kelanjutan dari gerakan Peringatan Darurat yang muncul pada Agustus 2024 dengan latar belakang biru, yang juga menyoroti isu-isu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal, menekankan bahwa istilah Indonesia Gelap mencerminkan rasa takut dan kegelisahan masyarakat tentang perkembangan di negara ini. Aksi protes yang dipimpin BEM SI diperkirakan akan berlanjut di beberapa daerah, termasuk Jakarta, di mana aksi dijadwalkan berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda.

13 Tuntutan dalam Aksi #IndonesiaGelap

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah, yang mencakup berbagai isu penting untuk masyarakat. Berikut adalah daftar tuntutan yang disuarakan:

• Pendidikan Gratis dan Demokratis: Mendorong sistem pendidikan yang gratis dan berbasis ilmiah, serta menolak pemotongan anggaran pendidikan.
• Hentikan Proyek Strategis Bermasalah: Menuntut penghentian proyek yang dianggap merugikan rakyat dan mendorong reforma agraria yang lebih adil.
• Tolak Revisi UU Minerba: Menolak revisi yang dinilai dapat membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah.
• Penghapusan Dwifungsi ABRI: Mengkritisi peran ganda militer di sektor sipil yang dianggap dapat menekan demokrasi.
• Perlindungan Masyarakat Adat: Mendesak pengesahan undang-undang untuk melindungi hak tanah dan budaya masyarakat adat.
• Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Menolak aturan yang dianggap mengancam kepentingan rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan.
• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Memastikan efektivitas program ini dan bukan sekadar alat politik.
• Penuhi Tunjangan Kinerja Dosen: Memperjuangkan kesejahteraan dosen demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
• Perppu Perampasan Aset: Mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan terkait perampasan aset.
• Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Mengkritisi revisi yang dapat memperkuat impunitas aparat.
• Rombak Kabinet Merah Putih: Menuntut efisiensi dan perombakan kabinet untuk mengatasi pemborosan.
• Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Menentang revisi yang dapat memperkuat kesewenang-wenangan dalam lembaga legislatif.
• Reformasi Kepolisian RI: Menuntut reformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian.

Dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan tersebut, para mahasiswa berharap dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.