Walhi Identifikasi Enam Isu Lingkungan Mendesak untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengungkapkan enam isu lingkungan hidup yang mendesak untuk ditangani oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Penilaian ini disampaikan oleh Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring pada 28 Oktober 2024.

Aminullah menekankan bahwa enam isu utama tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, krisis iklim dan transisi energi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, tata ruang dan perebutan ruang, serta hak atas air bersih. Isu-isu ini merupakan subset dari total 13 isu lingkungan yang dianggap sangat mendesak untuk diselesaikan.

Rincian Isu Lingkungan

Menurut Walhi, 13 isu mendesak tersebut meliputi:

• Pencemaran udara
• Pencemaran air tanah
• Pencemaran air permukaan
• Pengelolaan sampah
• Mitigasi adaptasi krisis iklim
• Transisi energi
• Privatisasi pulau-pulau kecil
• Kerusakan ekosistem laut dan pesisir
• Konflik lingkungan hidup
• Minim ruang terbuka hijau
• Penurunan muka tanah
• Minim resapan air
• Hak atas air bersih

Aminullah menyebutkan bahwa dari enam isu utama yang diidentifikasi, hanya lima isu yang dibahas oleh para calon gubernur. Ia menyoroti bahwa beberapa isu yang disebutkan oleh calon-calon tersebut cenderung tidak jelas atau hanya bersifat jargon.

Evaluasi Program Calon Gubernur

Walhi Jakarta melakukan evaluasi terhadap program setiap pasangan calon gubernur berdasarkan isu-isu yang diangkat:

Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (Nomor Urut 1)

Pascangan ini memiliki program yang mencakup penanganan pencemaran udara, pengelolaan sampah, mitigasi adaptasi krisis iklim, minimnya ruang terbuka hijau, dan minimnya resapan air. Namun, belum ada program yang jelas terkait penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, serta penurunan muka tanah. Isu hak atas air bersih juga dinilai tidak jelas.

Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto (Nomor Urut 2)

Pasangan ini dinilai memiliki program terkait penanganan pencemaran udara, minimnya ruang terbuka hijau, dan minimnya resapan air. Namun, mereka tidak memiliki program yang jelas untuk penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, mitigasi adaptasi krisis iklim, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, dan penurunan muka tanah. Program mengenai pengelolaan sampah dan hak atas air bersih juga dinilai belum jelas penerapannya.

Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Nomor Urut 3)

Pascangan ini memiliki program untuk penanganan pencemaran udara dan minimnya ruang terbuka hijau. Namun, mereka tidak memiliki program yang mencakup penanganan pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, mitigasi adaptasi iklim, transisi energi, privatisasi pulau-pulau kecil, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, konflik lingkungan hidup, penurunan muka tanah, dan minim resapan air.

Walhi Jakarta berharap, dengan penilaian ini, masyarakat dapat lebih memahami komitmen calon-calon gubernur terhadap isu-isu lingkungan yang krusial bagi DKI Jakarta ke depan.