80 Pejabat Eselon III Kuningan Ikuti Retret untuk Tingkatkan Kualitas Birokrasi

KABARCIREBON - Upaya memperkuat soliditas dan kualitas kepemimpinan birokrasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebanyak 80 pejabat eselon III mengikuti kegiatan retret selama tiga hari di kawasan Kebun Raya Kuningan (KRK), Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional Presiden RI Prabowo Subianto dalam membangun birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil. Retret secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Jumat (6/2/2026), di Aula Lantai III Setda Kuningan, Blok KIC, Jalan Ir. Soekarno.

Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan bahwa kekuatan birokrasi modern tidak lagi bertumpu pada figur individual semata, melainkan pada kerja kolektif yang solid dan terkoordinasi.

“Birokrasi sering dianalogikan membutuhkan superman atau superwoman. Padahal yang lebih kita perlukan adalah super tim. Retret ini menjadi bagian dari ikhtiar membentuk tim birokrasi yang kuat, saling menguatkan, dan memiliki arah yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, retret merupakan instrumen strategis untuk membangun keselarasan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan searah dan saling menguatkan. Keselarasan tersebut dinilai penting dalam mendukung agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar menekankan bahwa retret bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang refleksi dan jeda bagi para pejabat administrator untuk memperbarui cara pandang dan semangat kerja.

“Kegiatan ini dirancang sebagai ruang untuk keluar sejenak dari rutinitas birokrasi. Ketika aparatur diberi ruang refleksi, akan lahir energi baru dan perspektif segar untuk bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati Dian.

Menurutnya, retret ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas manajerial, penguatan integritas, serta sinergitas antarperangkat daerah dalam menghadapi kompleksitas persoalan pembangunan daerah.