BPS Nabire Siapkan Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Akurat Usaha Digital

Latar News - Nabire (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire berupaya meningkatkan akurasi data pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi pada Mei hingga Juli 2026.

Kepala BPS Nabire Dio Ginting di Nabire, Jumat, mengatakan, pada sensus kali ini, BPS tidak hanya fokus pada pelaku usaha konvensional, melainkan mendata perkembangan pelaku usaha digital yang selama ini belum optimal.

“Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi terakhir pada 2016, dan saat itu mayoritas pelaku usaha masih konvensional, sementara sekarang perkembangan teknologi sangat pesat sehingga pola ekonomi masyarakat juga berubah ke digital,” katanya.

Ia mengatakan, melalui sensus tersebut BPS berharap memperoleh gambaran ekonomi riil masyarakat secara lebih lengkap sehingga perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan lebih akurat.

Saat ini PDRB Provinsi Papua Tengah sangat dipengaruhi sektor tambang yang memiliki kontribusi hingga 73,73 persen.

Besarnya kontribusi sektor tambang bahkan membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah tahun 2025 terkontraksi hingga 21,80 persen akibat penurunan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dengan adanya Sensus Ekonomi tersebut, pihaknya mencoba mendata berbagai sektor usaha terutama usaha berbasis digital.

Untuk itu, pada sensus kali ini pihaknya melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah guna menjangkau informasi para pelaku bisnis digital.

“Kita ingin menangkap pelaku ekonomi secara utuh, bukan hanya usaha konvensional, tetapi juga pelaku usaha daring seperti yang memanfaatkan WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, termasuk kreator konten seperti YouTuber atau TikToker yang memperoleh pendapatan,” ujarnya.

Ia mengakui, pendataan ekonomi digital memiliki tantangan tersendiri karena banyak pelaku usaha tidak memiliki lokasi usaha yang jelas. Oleh sebab itu, metode sensus dilakukan dengan pendekatan langsung dari rumah ke rumah.

“Petugas tidak hanya menanyakan usaha konvensional, tetapi juga menelusuri apakah ada kegiatan ekonomi digital yang dilakukan anggota rumah tangga,” katanya.

Sebelum pelaksanaan sensus, BPS Nabire saat ini juga mulai memetakan aktivitas ekonomi daring di berbagai platform digital sebagai persiapan pelaksanaan sensus sehingga saat pendataan lapangan petugas dapat melakukan verifikasi langsung.

Ia menambahkan cakupan sensus yang luas membuat pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih panjang dibanding survei biasa, yakni sekitar tiga bulan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS Nabire membutuhkan sekitar 200 petugas sensus.

Rekrutmen petugas dijadwalkan dibuka pada Maret 2026 dengan prioritas bagi masyarakat yang memiliki pengalaman kegiatan survei lapangan, kemudian dilanjutkan pelatihan pada April sebelum turun ke lapangan.

BPS berharap masyarakat di Papua Tengah dapat berpartisipasi aktif memberikan data yang benar agar hasil sensus menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Kalau datanya lengkap dan akurat, maka kebijakan pembangunan ekonomi juga akan lebih tepat. Itu yang kita harapkan dari Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.