Hukum

PN Kaimana Perkenalkan Reformasi Hukum Baru Melalui RRI
Hukum

PN Kaimana Perkenalkan Reformasi Hukum Baru Melalui RRI

Kaimana, Papua Barat - Pengadilan Negeri (PN) Kaimana bersama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kaimana kembali menghadirkan program berita, infor...

Penghapusan Ancaman Minimum Khusus dalam Pidana Narkotika: Implikasi dan Tantangan
Hukum

Penghapusan Ancaman Minimum Khusus dalam Pidana Narkotika: Implikasi dan Tantangan

Dalam minggu pertama implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), Pemer...

Pengujian Materiil Pasal KUHP oleh Tiga Penggugat
Hukum

Pengujian Materiil Pasal KUHP oleh Tiga Penggugat

JAKARTA, HUMAS MKRI – Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 406 Undang-Unda...

PN Banjarbaru Terapkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penipuan
Hukum

PN Banjarbaru Terapkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penipuan

Banjarbaru, Kalimantan Selatan - Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru telah menerapkan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) pada pemeriksaan persidangan d...

Yanuar Wibowo Dorong Kolaborasi Pengelolaan Pidana Kerja Sosial di Lapas
Hukum

Yanuar Wibowo Dorong Kolaborasi Pengelolaan Pidana Kerja Sosial di Lapas

Jakarta (04/02) — Anggota DPR RI Komisi XIII, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mengelola pidana...

Penguatan Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam KUHAP 2025
Hukum

Penguatan Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam KUHAP 2025

Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) membawa perubahan prosedural penting yang menambah peran...

Perubahan Aspek Kejiwaan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana
Hukum

Perubahan Aspek Kejiwaan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Kondisi Kejiwaan dan Implementasinya dalam KUHP LamaDefinisi mengenai aspek kejiwaan dalam Pasal 44 KUHP lama mengalami perubahan progresif dalam KUHP...

KPK Usulkan Pembaruan UU Tipikor untuk Perkuat Penegakan Hukum Anti-Korupsi
Hukum

KPK Usulkan Pembaruan UU Tipikor untuk Perkuat Penegakan Hukum Anti-Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan rekomendasi pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Kementerian Hukum (Kemenk...

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Transparan dan Berkeadilan
Hukum

Pembaruan KUHAP: Menuju Sistem Peradilan yang Lebih Transparan dan Berkeadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sejak diberlakukan melalui Und...

Penggelapan dan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Baru
Hukum

Penggelapan dan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Baru

Berlakunya Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kita...