Gubernur Kalteng Dorong ASN Percepat Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan fokus pada pencapaian konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut Agustiar, reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar bagi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Perubahan harus dimulai dari diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” ucapnya, saat memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan ASN, Rabu 18 Februari 2026.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam setiap dinamika sosial dan politik yang berkembang, serta menghindari konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang. Pejabat mulai dari Eselon II hingga Eselon IV diminta untuk peka terhadap isu sosial dan sigap merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Agustiar menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengawal pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera secara optimal, agar tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan menuju Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Saya mengajak seluruh ASN Pemprov Kalteng bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memperkuat kolaborasi. Reformasi birokrasi harus menjadi gerakan bersama, tanpa toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Kawal Program Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran, demi mewujudkan Kalteng Makin Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya kedisiplinan ASN serta dukungan penuh terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). ”Saya ingatkan ASN dan seluruh perangkat daerah agar memastikan kesiapan teknis dan administrasi menjelang peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera,” katanya.

Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan pengawasan pelaksanaan program harus dilakukan secara ketat dan berjenjang. ”Saya minta seluruh Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pendampingan hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima sesuai ketentuan,” ucapnya. (Biro Adpim Setda Kalteng)