Gubernur Kalteng Tekankan Pentingnya Transformasi Birokrasi untuk Pembangunan Daerah

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi setempat, transformasi birokrasi merupakan agenda strategis dan tidak bisa ditunda-tunda.

Transformasi Birokrasi pun bukan sekedar kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, kata Agustiar saat memberikan arahan dalam acara pembinaan kepada Pejabat Struktural/Manajerial di lingkup Pemprov Kalteng di Palangka Raya, Rabu.

"Terpenting lagi, transformasi birokrasi menjadi kebutuhan nyata daerah untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, bersih, dan berdampak bagi masyarakat," ucapnya.

Dirinya tak lupa meminta kepada seluruh Pejabat Tinggi Pratama (Eselon 2), Administrator (Eselon 3), dan Pengawas (Eselon 4) untuk bergerak bersama mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub).

Agustiar mengatakan para pejabat bersama jajaran menjawab efisiensi anggaran tahun ini dengan bekerja efektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menguatkan prioritas kepada program-program yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Namun, di sisi lain, negara hadir untuk melindungi ASN yang bekerja sesuai aturan dan berintegritas," kata dia.

Terkait Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang akan diluncurkan 20 Februari mendatang, Orang nomor satu di lingkup Pemprov Kalteng ini menegaskan komitmennya, untuk memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan hingga ke pedalaman, mendapatkan manfaat dari kartu ini.

Selain itu, dirinya mendorong kemandirian daerah, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, serta netralitas ASN.

"ASN harus menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, serta responsif terhadap isu sosial dan potensi konflik," jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Kalteng ini pun mengapresiasi sinergi antara Pemprov dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN.