Kinerja Birokrasi Pemkot Surabaya Dinilai Lambat di Tahun Pertama Eri Cahyadi

PR Jatim - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada satu tahun pertama periode kedua masih berjalan cukup baik. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama Pemkot Surabaya saat ini berada pada kecepatan kerja birokrasi, terutama dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Secara umum 1 tahun ini ya baguslah masih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua,” kata Arif Fathoni saat menjadi narasumber dalam FGD yang digelar oleh Forum Wartawan Surabaya dengan Tajuk "Satu Tahun Periode Ke dua Kepemimpinan Eri-Armuji, Apa Kabar Surabaya?" pada Kamis 5 Februari 2026,

Meski demikian, ia menilai gaya kepemimpinan Eri Cahyadi yang teknis dan detail belum sepenuhnya bisa diterjemahkan oleh seluruh jajaran birokrasi di Pemkot Surabaya. Menurutnya, hal itu berdampak pada pelaksanaan program yang kerap berjalan lambat.

“Gaya kepemimpinan Mas Wali ini benar-benar teknokratik banget gitu. Dalam perencanaan itu detail,” ujarnya.

Politisi Golkar Jawa Timur ini menyebut, masih ada birokrat yang belum memahami secara utuh arah dan kehendak wali kota, khususnya untuk urusan yang membutuhkan koordinasi lintas OPD.

“Pandangan saya masih ada beberapa birokrat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya ini belum bisa memahami apa yang dikehendaki Walikota sebagai pemimpin publik ini ee dengan baik gitu. Sehingga seringkali gerakannya lambat. khususnya yang menyangkut lintas OPD,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketika wali kota memberikan penugasan yang berkaitan langsung dengan urusan masyarakat, proses koordinasi lintas OPD sering memakan waktu lama.

“Jadi kalau ada penugasan walikota, urusan rakyat yang berkaitan dengan lintas OPD itu biasanya memang pola koordinasinya lama,” katanya.

Dalam catatannya, Arif menilai Pemkot Surabaya perlu terus memperkuat budaya birokrasi melayani. Ia menegaskan, sistem pemerintahan pasca reformasi seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani.

“Kita ini hidup di era birokrasi melayani, bukan birokrasi dilayani,” ucapnya.

“Birokrasi melayani itu harus menganggap rakyat ini sebagai tuan yang harus ditingkatkan terus kualitas pelayanannya, pelayanan publiknya,” lanjut Arif.

Ia menyebut, evaluasi ini penting agar target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Surabaya lima tahun ke depan bisa benar-benar dijalankan secara efektif.

“Ini mungkin catatan ee terhadap pemerintah kota ee agar ke depan apa yang dikehendaki oleh walikota yang tertuang dalam RPJMD itu benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik oleh seluruh itu jajaran birokrasinya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar tidak keluar dari jalur.

“Pemerintahan oleh pemimpin yang tidak diingatkan itu potent to corrupt. Hanya cara mengingatkannya beda. Caranya saja tetapi nalar kritisnya tetap terbangun,” ujarnya.

Selain soal birokrasi, Ia turut menyinggung dinamika kepemimpinan di era media sosial. Menurutnya, kepala daerah maupun pejabat publik saat ini harus siap menghadapi sentimen netizen.

ia juga menilai Surabaya merupakan kota yang tidak mudah dipimpin karena kompleksitas sosial dan posisinya sebagai kota strategis di Jawa Timur.

“Surabaya itu laboratorium kebhinekaan. Menata Surabaya harus penuh harmoni,” ujarnya.

Ia menyinggung situasi yang sempat memanas di media sosial dalam satu bulan terakhir. Ia menilai hal tersebut menjadi alarm agar pemerintah daerah lebih serius melakukan mitigasi potensi konflik sosial, termasuk melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Arif menambahkan, setelah dilakukan evaluasi melalui DPRD, situasi Surabaya kembali kondusif.

“Alhamdulillah hari ini kondusif dalam rangka menyongsong Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara 2028,” pungkasnya.***