KTT G20 Bali Dibuka Jokowi di Tengah Rivalitas AS–China dan Perang Ukraina-Rusia

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11), dengan tujuan menjadikan pertemuan tersebut sebagai ajang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Namun, upaya itu dinilai tidak mudah karena KTT berpotensi menjadi arena pertarungan diplomasi negara-negara adidaya.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan menegaskan fokus G20 adalah pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski demikian, KTT berlangsung di tengah sejumlah persoalan global lain, mulai dari ketegangan Amerika Serikat dan China, perang Rusia-Ukraina, hingga inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Posisi Indonesia dinilai kompleks

Akademisi hubungan internasional Universitas Udayana Bali, Sukma Sushanti, menilai posisi Indonesia sebagai tuan rumah berada dalam situasi yang kompleks. Menurutnya, KTT G20 kali ini seakan menjadi ajang kontestasi antara negara-negara Barat, China, dan Rusia.

Ia menyinggung pernyataan seorang pejabat senior AS kepada AFP yang menyebut sebagian besar anggota G20 akan merilis pernyataan pada akhir KTT yang mengecam keras invasi Rusia ke Ukraina.

Sukma menekankan Indonesia perlu terus menyampaikan pesan negara berkembang agar tidak hanya menjadi penonton. Ia mengatakan Indonesia tidak hanya mewakili kepentingan nasional, tetapi juga mendapat mandat sebagai representasi negara-negara berkembang di forum ekonomi tersebut.

Agenda prioritas Indonesia

Sukma merujuk pada tiga agenda prioritas presidensi Indonesia, yakni kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi, selain tema utama pemulihan ekonomi pascapandemi. Ia menilai Indonesia berpeluang memperoleh hasil yang sesuai dengan perhitungan karena ketiga isu itu tidak terkait langsung dengan persoalan sensitif seperti ketegangan antarnegara dan konflik yang bersifat “high politics”.

Untuk isu global di luar agenda tersebut, seperti perang Rusia-Ukraina, Sukma menilai G20 dapat menjadi wadah komunikasi negara-negara maju. Menurutnya, kesepahaman yang dibangun negara-negara besar dan aliansinya setidaknya bisa mereduksi konflik, alih-alih mengeskalasi.

Meski begitu, ia mengingatkan agar presidensi Indonesia di G20 tidak disia-siakan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi berat, tetapi tetap merupakan peluang.

Pertemuan Biden–Xi dan isu-isu yang dibahas

Sehari sebelum pembukaan KTT, Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan bilateral selama lebih dari tiga jam. Sejumlah isu dibahas, termasuk ketegangan China dan Taiwan, Korea Utara, serta perang Rusia-Ukraina.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Biden mengatakan kedua pihak menegaskan kembali pandangan bahwa penggunaan senjata nuklir “sangat tidak bisa diterima”, merujuk pada ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia.

Di sela KTT, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dijadwalkan bertemu Xi. Seorang staf senior Macron mengatakan kepada AFP bahwa Macron akan meminta China mengambil posisi yang lebih keras terhadap Rusia dan menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan serta menghormati hukum internasional.

Tidak ada “Perang Dingin baru”

Setelah bertemu Xi, Biden menyatakan tidak akan ada “Perang Dingin baru” dengan China. Ia juga mengatakan tidak percaya China akan menginvasi Taiwan.

Isu Taiwan selama ini menjadi persoalan pelik dalam hubungan AS-China. Ketegangan meningkat pada Agustus ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, yang direspons China dengan latihan militer skala besar di sekitar pulau tersebut.

Media pemerintah China menyebut Xi menekankan bahwa Taiwan tetap menjadi “inti dari kepentingan prioritas China” dan merupakan batas dalam hubungan AS-China yang tidak dapat dilintasi. Di sisi lain, Biden telah berulang kali mengatakan AS akan membela Taiwan jika diserang oleh China.

Biden juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken untuk mengunjungi China sebagai upaya menjaga dan tetap membuka jalur komunikasi kedua negara. Selain Taiwan, pembahasan Biden dan Xi mencakup kekhawatiran atas aktivitas Korea Utara dan invasi Rusia ke Ukraina. Biden turut menyuarakan keprihatinan soal isu hak asasi manusia di China, termasuk perlakuan terhadap Uighur di Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet.

Tanggapan pengamat

Wen-ti Sung, ilmuwan politik dari Program Studi Taiwan Universitas Nasional Australia, menilai hanya ada “sedikit kesepakatan substantif” dari pertemuan Biden dan Xi. Menurutnya, kedua pemimpin sama-sama memperoleh keuntungan: Xi menunjukkan tidak terintimidasi dan memperlihatkan posisi setara dengan AS.

Sementara itu, ilmuwan politik Ian Chong dari National University of Singapore menilai nada pertemuan secara keseluruhan positif. Ia melihat adanya pengakuan terhadap kepentingan bersama serta upaya agar hubungan kedua negara tidak lepas kendali.