Profil Andrie Yunus, Aktivis KontraS yang Menjadi Korban Penyerangan

Jakarta - Publik dikejutkan oleh insiden penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator Eksternal KontraS, di Jakarta Pusat. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai latar belakang dan aktivitas Andrie dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.

Siapa Andrie Yunus?

Andrie Yunus adalah seorang aktivis yang dikenal vokal dalam mengadvokasi isu hak asasi manusia. Sebelum bergabung dengan KontraS pada tahun 2022, ia menjabat sebagai advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selama tiga tahun. Andrie adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang memiliki fokus pada isu kesetaraan hak di mata hukum.

Sepanjang kariernya, Andrie telah menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap keadilan sosial, dengan konsisten mengawal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan isu reformasi sektor keamanan negara. Namanya cukup dikenal di kalangan masyarakat sipil berkat komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Kritik Terhadap Revisi Undang-Undang TNI

Andrie Yunus aktif dalam berbagai kegiatan advokasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan negara yang berpotensi mengancam kebebasan sipil. Salah satu aksi penolakannya yang paling diingat adalah menentang rencana revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2025. Ia mengemukakan keberatan terhadap pembahasan RUU tersebut yang dilakukan secara tertutup, yang dianggapnya dapat mengembalikan praktik dwifungsi militer.

Keberanian Andrie dalam menyuarakan penolakannya di depan ruang rapat menjadi sorotan publik dan diduga menjadi salah satu alasan ia mendapatkan perhatian negatif dari pihak tertentu.

Kronologi Insiden Penyerangan

Insiden penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2026, setelah ia menyelesaikan acara siniar di kantor YLBHI. Ketika melintas di kawasan Jalan Salemba I menggunakan sepeda motor, ia dipepet oleh dua orang tak dikenal yang kemudian melakukan penyerangan.

Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia dan menyoroti risiko yang dihadapi oleh mereka yang berani berbicara menentang kebijakan pemerintah.