Wali Kota Pekanbaru Dorong Transformasi Pelayanan Publik dan Kebersihan Kota

Pekanbaru, InfoPublik – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Agung menekankan pentingnya perubahan pola pikir seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita baru saja kembali dari Rakornas. Tentunya, kita ingin segera mendistribusikan informasi dan arahan penting dari Bapak Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kota Pekanbaru agar tercipta keselarasan visi," ujar Agung di aula lantai VI Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, pada Rabu (4/2/2026),

Ia mengingatkan bahwa pendanaan pembangunan daerah bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program nyata yang berdampak langsung.

"Masyarakat adalah pembayar pajak. APBD bersumber dari mereka, dan mereka berhak menerima pelayanan terbaik dari pemerintah kota. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, akses pendidikan yang merata, dan layanan kesehatan yang prima," tegasnya.

Selain fokus pada peningkatan layanan publik, rapat juga membahas percepatan program Indonesia Asri. Sejak 2025, Pekanbaru telah memulai inisiatif ini melalui visi Pekanbaru Green City sebagai bagian dari komitmen menjaga lingkungan dan meningkatkan kenyamanan hunian warga.

Sebagai langkah nyata, Agung menginstruksikan seluruh jajaran untuk memulai hari kerja dengan kegiatan kebersihan lingkungan secara rutin.

"Kita akan mewajibkan 30 menit sebelum masuk kantor untuk gotong royong di lingkungan masing-masing guna menciptakan suasana kerja dan kota yang lebih bersih," tambahnya.

Penataan estetika kota juga menjadi prioritas ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menertibkan tiang baliho ilegal dan pemasangan yang tidak beraturan guna memperindah wajah kota. Agung berharap adanya sinergi dari lurah hingga kepala dinas agar seluruh instruksi presiden dapat terlaksana secara efektif di lapangan.