Farhan Lantik Empat Pejabat Baru untuk Perkuat Birokrasi dan Komunikasi di Pemkot Bandung

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi, mutasi, dan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama yang digelar di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung. Menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menyesuaikan kebutuhan strategis pemerintahan di tengah dinamika pelayanan publik dan tantangan komunikasi pemerintahan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan pelantikan pejabat bukan sekadar pergantian posisi administratif, melainkan strategi organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan masyarakat.

Farhan mengungkapkan rotasi dan promosi merupakan mekanisme yang wajar dalam organisasi modern. Ia menilai jabatan bukan tujuan akhir seorang aparatur sipil negara (ASN), melainkan bagian dari perjalanan pengabdian yang terus bergerak mengikuti kebutuhan institusi.

“Jabatan itu bukan puncak karier. Ini bagian dari perjalanan panjang pengabdian. Kita bekerja di ruang masing-masing sebagai bentuk ibadah,” ujar Farhan, Senin (23/2/2026).

Farhan menyebutkan empat pejabat pimpinan tinggi resmi mengemban tugas baru. Agus Slamet Firdaus dipercaya menjabat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yayan Ahmad Brilyana sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Andri Darusman sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Henryco Arie Sapiie sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.

Penempatan Kepala Diskominfo menjadi salah satu perhatian utama Wali Kota. Farhan menegaskan fungsi komunikasi pemerintah sepenuhnya berada di bawah Diskominfo sebagai government public relations (PR) resmi Pemkot Bandung.

Farhan menyatakan secara sadar tidak membentuk tim komunikasi di luar perangkat daerah. Penguatan peran Diskominfo menjadi kunci menjaga kredibilitas pemerintah di tengah derasnya arus informasi dan dinamika opini publik.

“Tantangan komunikasi hari ini tidak ringan. Hubungan dengan media, komunitas, dan seluruh stakeholder harus dijaga secara profesional,” katanya.

Farhan mengungkapkan sepanjang satu tahun terakhir Pemkot Bandung menghadapi berbagai narasi negatif di ruang publik. Namun melalui strategi komunikasi yang lebih terstruktur, pemerintah mampu menjaga stabilitas citra institusi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, kepada Kepala Kesbangpol yang baru, Farhan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan komunikasi politik di daerah. Ia meminta Kesbangpol mampu merawat hubungan konstruktif dengan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok mahasiswa tanpa kehilangan prinsip netralitas birokrasi.

Farhan juga menegaskan orientasi politik pemerintahan daerah bersifat vertikal dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi.

“Orientasi politik kekuasaan saya jelas, vertikal kepada gubernur dan presiden. Itu menjadi garis koordinasi utama,” tegasnya.

Di sektor ketenagakerjaan, Farhan mendorong inovasi konkret guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal di Kota Bandung. Kepala Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, memperluas skema pemagangan, internship, serta mengoptimalkan pelaksanaan job fair berbasis data demografi kewilayahan.

“Pendekatan berbasis data menjadi penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak sekadar seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil pasar kerja dan mengurangi angka pengangguran perkotaan,” ucapnya.

Sedangkan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Farhan menekankan pentingnya sinkronisasi kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sinergi dinilai krusial untuk memastikan tata kelola administrasi pemerintahan berjalan solid serta menghindari tumpang tindih kebijakan internal.

Farhan mengingatkan stabilitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh program besar, tetapi juga oleh ketertiban administrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Farhan mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk membangun budaya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan. Jabatan bukan posisi permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat berganti sesuai kebutuhan organisasi.

“Mari menjadi birokrat yang mampu beradaptasi, memahami tantangan zaman, dan bekerja dengan dedikasi serta loyalitas tunggal kepada pelayanan publik,” ujar Farhan. (dsn)