HMI Cirebon Tuntut Perbaikan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi di Evaluasi Kinerja Bupati

Latar News - RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, Rabu (25/2). Aksi tersebut merupakan evaluasi satu tahun kinerja Bupati Cirebon.

Koordinator Lapangan, M. Albab, dalam orasinya menyampaikan aksi ini dilatarbelakangi keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan secara optimal.

Sejumlah masalah krusial menjadi sorotan. Sebut saja seperti infrastruktur jalan rusak, pengelolaan sampah yang belum maksimal, hingga pelayanan publik yang masih jauh dari harapan.

“Contohnya perihal infrastruktur jalan yang rusak, pengelolaan sampah yang belum maksimal, serta pelayanan publik yang masih jauh dari harapan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, HMI telah beberapa kali melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Tindak lanjutnya belum terlihat. Baik dalam bentuk kebijakan maupun realisasi di lapangan.

Selain infrastruktur, HMI juga menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan. Mereka menilai akar persoalan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya mengedepankan prinsip meritokrasi.

Pihaknya menyayangkan dua periode, Imron memimpin, kondisi Cirebon tidak banyak mengalami perubahan. "Sangat disayangkan. HMI melihat letak persoalannya ada pada penempatan SDM yang tidak sesuai," katanya.

Ketua Umum HMI Cirebon, M. Akramul Farhan, memaparkan tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah daerah segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi total jalan rusak. Khususnya di wilayah Cirebon Timur.

"Seperti Karangsembung–Karangwareng, Lemahabang–Susukan, Gebang–Losari, Pabuaran–Ciledug, serta Waled–Pabuaran," katanya.

HMI juga meminta progres perbaikan dipublikasikan secara berkala melalui laman resmi dan media sosial pemerintah daerah.

Kedua, mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi layanan publik.

Ketiga, mengoptimalkan fasilitas dan sistem penanganan sampah di seluruh wilayah kabupaten. Keempat, memperluas program pelatihan kerja dan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan data capaian yang transparan.

Kelima, merenovasi ruang kelas rusak dan memastikan seluruh warga miskin terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keenam, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah melalui publikasi laporan berkala.

"Kami juga mengecam tindakan represif aparat dan meminta jaminan agar kekerasan tidak terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon," tegasnya.

Sebagai penutup, terang Farhan, HMI menilai kinerja Bupati Cirebon selama satu tahun terakhir masih belum maksimal. Persoalan jalan rusak, pelayanan publik, pengelolaan sampah dan banjir, hingga tingginya angka pengangguran dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.

"Kami mahasiswa mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata," tukasnya.

Aksi mahasiswa pun, berlangsung kondusif. Mereka disambut aparat kepolisian. Kemudian perwakilan Pemda. Diantaranya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Jois Putra, Sekretaris DLH, Fitroh Suharyono, Kabag Pemerintahan Setda, Yadi Wikarsa. (zen)